NusantaraNetwork.com, JAKARTA :  Akhir akhir ini kondisi udara di Ibu Kota DKI Jakarta semakin memprihatinkan.  Hal itu terlihat dari banyaknya polusi serta udara yang memburuk.   Kondisi polusi udara yang buruk ini memantik Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono saat Rapat Kedja Komisi IV dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Gedung Nusantara, Senayan Jakarta Senin (12/6/2023).  Dia menyoroti mengenai kondisi air dan udara, terutama di Ibu Kota Jakarta, yang akhir-akhir ini semakin memprihatinkan. Hal itu lantaran tingkat pencemaran udara atau polusi udaranya memburuk dan masuk dalam kategori tidak sehat. Oleh karena itu, dirinya meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan kajian untuk pencegahan dan pengendalian pencemaran udara tersebut.

“Saya nggak tahu Bapak/Ibu mungkin memperhatikan (bahwa) akhir-akhir ini banyak juga masyarakat yang memperhatikan kondisi khususnya di Ibu Kota Jakarta yang sangat mencekam dan memburuk. Ya kita ketahui penjelasan-penjelasan dari tahun ke tahun kan itu ada kombinasi dari aktivitas industri apakah itu PLTU, kendaraan umum dan sebagainya, tapi juga mungkin siklus angin yang kita sudah memasuki angin dari Timur yang bisa memperparah kondisi polusi,” tuturnya. 

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu pun meminta Menteri KLHK untuk secara serius menjadikan isu permasalahan kondisi udara di Jakarta menjadi perhatian khusus. Sehingga, dirinya mendorong KLHK untuk membuat kajian ilmiah yang mendalam agar mendapatkan solusi atas permasalahan pencemaran udara bukan hanya di Jakarta namun juga daerah lainnya.

“Saya belum pernah melihat adanya studi atau kajian ilmiah yang mendalam yang komprehensif dan disertakan solusi ke depan itu akan seperti apa? kita bicara ini bukan karena Cuma di Jakarta ya, tapi kita mau menjadi ini perhatian untuk daerah-daerah lain yang bisa memperkuat potensi memperparah kondisi udara,”  jelasnya.

Tambahnya, terobosan dan gagasan untuk pengendalian pencemaran lingkungan oleh KLHK ini sangat diperlukan. Melihat banyak sekali antusiasme masyarakat yang suka melakukan aktivitas di luar ruangan khususnya yang suka berolahraga. Kondisi udara yang buruk sangat memprihatinkan karena rasanya sulit sekali bagi masyarakat yang ingin hidup sehat.

“Saya minta ini ada terobosan dan gagasan dari KLHK, ada studi ada kajian ilmiah dan langkah ke depan ini apa? kita tahu lah mungkin ada pengurangan-pengurangan penggunaan apakah itu kendaraan- kendaraan pribadi dan lebih ke kendaraan umum, penggunaan lebih banyak kendaraan listrik dan juga mungkin penanaman-penanaman pembukaan ruang terbuka hijau lebih banyak lagi, penanaman mangrove di sekitar teluk Jakarta. Ini kan bisa menjadi perhatian khusus, saya minta ini menjadi perhatian kita bersama,” pungkasnya.

Selain kondisi polusi  udara, sungai sungai di Ibu Kota negara tersebut juga semakin tercemar.   Ketua DPR RI Puan Maharani pun mengamini sehingga dirinya ikut menyoroti tercemarnya sungai-sungai di ibu kota sehingga tidak bisa menjadi sumber kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta hanya mampu memenuhi 6 persen kebutuhan air bersih warganya. Sementara 94 persen air yang dipakai warga Jakarta dipenuhi dari Purwakarta dan Tangerang. 

Puan menekankan, untuk mencapai salah satu tujuan “Sustainable Development Goals” (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan, pemenuhan akses air layak harus ditingkatkan menjadi air aman. Persoalan akses air bersih menjadi salah satu isu yang sering dibawa Puan di forum-forum internasional.

“Ketersediaan air bersih yang memadai adalah kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam hal ini, negara harus mengembangkan kebijakan yang mempromosikan pengelolaan air yang berkelanjutan, melindungi sumber daya air, serta mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat secara adil dan merata,” kata Puan melalui keterangan tertulisnya.

Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dengan prinsip-prinsip keadilan, kelestarian, dan keberlanjutan.

“Negara juga harus memastikan penyediaan infrastruktur air yang memadai, termasuk pengembangan sistem penyediaan air, pemeliharaan fasilitas, dan pengelolaan limbah, guna memastikan akses yang luas terhadap air bersih bagi seluruh penduduk,” terang Puan.

Menurut data IQair polusi udara di DKI Jakarta menduduki peringkat lima teratas kota berpolusi di Indonesia. Tingkat konsentrasi PM 2.5 selalu melampaui standar pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pada alhier pekan lalu hingga (10/6/2023) tingkat konsentrasi 8,9 kali lipat di atas batas aman. Kualitas udara di DKI masuk zona merah sejak pukul 01:00 hingga 08:00 WIB. Zona merah menandakan kualitas udara buruk. Baru mulai berada di zona oranye yakni berbahaya untuk kelompok sensitif di pukul 09:00 WIB. Pemerintah kota DKI Jakarta menyebut, penyebab polusi udara di Jakarta buruk pada dua pekan tecrakhir lantaran siklus musiman di mana telah memasuki musim kemarau panjang.