APBD Jakarta 2026 Dipangkas Jadi Rp81 T: 5 Program Unggulan Gubernur Pramono yang Tetap Aman, Banjir hingga Subsidi Masih Prioritas!
NUSANTARANETWORK.COM-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk tahun 2026 telah resmi disahkan sebesar Rp81,32 triliun. Angka ini mengalami penurunan sekitar Rp10,54 triliun dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp91,86 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, namun Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan kualitas layanan publik. Pramono berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat Jakarta.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD telah disahkan, disertai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD 2026 yang berlaku sejak 23 Desember 2025. Meski anggaran berkurang, Pemprov DKI tetap memprioritaskan program-program strategis yang mendukung kesejahteraan warga. Gubernur Pramono menjanjikan tidak ada pemotongan subsidi pangan dan layanan dasar, serta akan mencari pembiayaan kreatif untuk proyek-proyek penting.
Penurunan APBD ini menjadi tantangan bagi Pemprov DKI, terutama setelah realisasi APBD 2025 menunjukkan tren positif. Pramono menyatakan bahwa efisiensi hanya dilakukan pada proyek fisik yang belum mendesak, sementara program prioritas seperti subsidi transportasi dan bantuan sosial tetap aman. DPRD DKI dan Pemprov sepakat untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan anggaran yang lebih ramping, fokus dialihkan ke efisiensi dan inovasi, termasuk strategi pembiayaan non-APBD untuk menjaga kualitas pembangunan.
Daftar 5 Program Andalan Gubernur Pramono
Berikut adalah lima program unggulan yang menjadi fokus APBD DKI 2026, dengan alokasi anggaran yang signifikan untuk memastikan dampak langsung bagi warga:
- Pengendalian Banjir
Program ini tetap menjadi prioritas utama dengan alokasi Rp3,64 triliun. Dana digunakan untuk proyek pengendalian banjir dan penataan sistem drainase di wilayah rawan genangan, guna mengurangi risiko banjir tahunan di Jakarta.
- Pengelolaan Sampah
Dengan anggaran Rp1,38 triliun, program ini mencakup peningkatan fasilitas pengolahan sampah, pengurangan beban TPA, dan penguatan sistem pengelolaan sampah di tingkat wilayah. Tujuannya adalah menciptakan Jakarta yang lebih bersih dan berkelanjutan.
- Subsidi Transportasi Umum
Alokasi besar diberikan untuk subsidi transportasi, termasuk Transjakarta Rp3,75 triliun, MRT Jakarta Rp536,70 miliar, dan LRT Jakarta Rp325,28 miliar. Program ini bertujuan menjaga keterjangkauan angkutan massal bagi masyarakat.
- Peningkatan Kualitas Pendidikan
Fungsi pendidikan mendapat porsi terbesar, yaitu Rp19,75 triliun atau 26,5% dari total belanja daerah. Dana ini termasuk untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Rp3,25 triliun dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Rp399 miliar, untuk mendukung akses pendidikan berkualitas.
- Jaring Pengaman Sosial
Program bantuan sosial untuk kelompok rentan dialokasikan melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Rp625,89 miliar, Kartu Anak Jakarta (KAJ) Rp100,10 miliar, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) Rp76,45 miliar. Ini untuk menjaga daya beli dan perlindungan sosial.
Gubernur Pramono berharap program-program ini dapat diakselerasi sejak awal 2026, dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas. Meski anggaran dipangkas hingga Rp15 triliun di beberapa estimasi, kualitas pembangunan tidak boleh turun. Pemprov DKI diharapkan terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan masyarakat untuk mewujudkan Jakarta yang lebih baik, tangguh, dan inklusif.
