Ribuan Buruh Gelar Demo di Jakarta dan Bandung Hari Ini, Protes Penetapan UMP

NUSANTARANETWORK.COM-Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi demonstrasi secara serentak di Jakarta dan Bandung hari ini, menuntut pembatalan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang dianggap tidak memadai. Aksi ini dipimpin oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan melibatkan sekitar 20 ribu peserta, yang berkumpul di depan Istana Negara di Jakarta serta Gedung Sate di Bandung. Para demonstran menyoroti ketidakadilan dalam penetapan UMP, terutama untuk wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat, di mana kenaikan upah dinilai terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

Penetapan UMP 2026 untuk DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp5,7 juta, yang hanya naik sekitar 5-6% dari tahun sebelumnya. Menurut Presiden KSPI, Said Iqbal, nilai ini jauh dari tuntutan buruh yang menginginkan upah minimum mencapai Rp6 juta per bulan. Para buruh berargumen bahwa kenaikan tersebut tidak sebanding dengan inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan biaya hidup yang terus melonjak. “UMP ini tidak adil dan tidak mencerminkan realitas ekonomi buruh,” kata Said Iqbal dalam pernyataannya.

Di Jawa Barat, protes juga menargetkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), yang dianggap serupa tidak memihak pada pekerja. Aksi di Bandung difokuskan pada Gedung Sate, markas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan partisipasi buruh dari berbagai kabupaten di sekitarnya. Selain itu, buruh dari Banten juga bergabung dalam demonstrasi di Jakarta, memperkuat suara kolektif.

Demonstrasi dimulai pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB, dengan massa buruh berkumpul di titik-titik strategis. Di Jakarta, ribuan peserta berbaris menuju Istana Negara, membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan seperti “Tolak UMP Murah, Buruh Butuh Upah Layak!” dan “Pemerintah Lindungi Buruh, Bukan Pengusaha.” Polisi telah menyiapkan pengamanan ketat, dengan ribuan personel dikerahkan untuk mengawal aksi agar tetap damai.

Sementara itu, di Bandung, aksi serupa berlangsung di depan Gedung Sate. Buruh menyanyikan yel-yel dan orasi bergantian, menekankan dampak UMP rendah terhadap kesejahteraan keluarga pekerja. Hingga siang hari, tidak ada laporan bentrokan signifikan, meskipun lalu lintas di sekitar lokasi sempat terganggu.

Aksi ini direncanakan berlanjut hingga besok, 30 Desember 2025, dengan kemungkinan eskalasi jika tuntutan tidak ditanggapi. Selain demonstrasi jalanan, buruh juga mengajukan gugatan hukum terhadap penetapan UMP ke pengadilan.

Wakil Gubernur  DKI Jakarta, Rano Karno, menyatakan bahwa tuntutan buruh wajar, namun penetapan UMP telah melalui proses musyawarah dengan melibatkan dewan pengupahan. “Kami siap berdialog untuk mencari solusi bersama,” ujarnya. Di sisi lain, asosiasi pengusaha menyatakan kekhawatiran bahwa kenaikan upah drastis bisa membebani sektor industri, terutama di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Demonstrasi ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara buruh dan pemerintah terkait kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Para analis ekonomi menilai bahwa isu upah minimum akan terus menjadi sorotan, terutama dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang ambisius. Buruh berharap aksi ini mendorong revisi UMP sebelum diterapkan pada Januari 2026.

Pantauan terbaru menunjukkan aksi masih berlangsung damai, dan diharapkan dapat membuka ruang dialog konstruktif antara semua pihak terkait.