Jakarta-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah siap menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun sebagai bantalan terakhir untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Langkah ini diambil untuk menjaga defisit tetap terkendali di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di tengah tekanan harga minyak dunia yang melonjak akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, pada Rabu (1/4/2026). Menurutnya, pemerintah terlebih dahulu akan melakukan penghematan bertahap di belanja kementerian/lembaga sebelum menyentuh SAL. “Ada penghematan sedikit-sedikit di sana sini. Kita melakukan penyelamatan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Di belanja kementerian/lembaga yang tidak terlalu jelas,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan, setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar US$1 per barel akan menambah defisit APBN sekitar Rp6 triliun. Meski asumsi APBN 2026 mematok harga minyak di level US$70 per barel, realisasi saat ini sudah mendekati US$100 per barel. Namun, Purbaya menegaskan defisit akan dijaga di kisaran 2,9%, naik tipis dari target awal 2,68% yang disepakati DPR. “Kalau kepepet saya punya SAL sekarang naik Rp420 triliun. Bakal kepakai kalau kepepet banget,” tegasnya.
Realisasi defisit APBN hingga Februari 2026 tercatat Rp135,7 triliun atau 0,53% terhadap PDB, masih jauh di bawah ambang batas aman sesuai Undang-Undang Keuangan Negara. Purbaya menilai kondisi fiskal Indonesia masih solid dengan SAL sebagai “celengan” cadangan darurat.
Ekonom INDEF Kritik Ketergantungan pada SAL
Rencana penggunaan SAL ini menuai respons dari kalangan ekonom. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M Rizal Taufikurahman, menilai langkah tersebut bukan solusi jangka panjang. Menurutnya, pendekatan ini hanya mengandalkan instrumen pembiayaan jangka pendek tanpa menyentuh akar masalah struktural.
“Ini bukan solusi struktural. Ketergantungan berlebihan pada SAL mencerminkan melemahnya kualitas perencanaan fiskal, karena pemerintah menggunakan ‘tabungan masa lalu’ untuk membiayai kebutuhan saat ini, bukan memperbaiki keseimbangan penerimaan dan belanja secara fundamental,” kata M Rizal Taufikurahman kepada media, Kamis (2/4/2026).
Ia mengingatkan bahwa penggunaan SAL secara agresif berisiko menguras buffer fiskal, sehingga pemerintah akan kehilangan cadangan saat menghadapi tekanan lebih besar di masa depan, seperti pelemahan rupiah atau gejolak harga energi yang berkepanjangan. Rizal menekankan pentingnya reformasi fundamental di sisi pendapatan negara untuk menjaga keberlanjutan APBN.
Pemerintah saat ini masih optimistis bahwa defisit APBN 2026 dapat terkendali tanpa harus merevisi batas maksimal 3% PDB. Namun, pengamat menilai keseimbangan antara stimulus ekonomi dan disiplin fiskal akan menjadi kunci utama di tengah ketidakpastian global.
