Jakarta-Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali menunjukkan betapa rapuhnya sistem energi global. Konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah meningkatkan risiko gangguan pasokan energi, terutama pada jalur strategis seperti Selat Hormuz yang menjadi lintasan sekitar 20% perdagangan minyak dunia.
Dampaknya langsung terasa di pasar: harga minyak global kembali bergerak volatil dan sempat menembus kisaran USD 90–100 per barel, dipicu oleh kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan, bukan semata karena kelangkaan fisik. Ini menegaskan bahwa harga energi global saat ini sangat dipengaruhi oleh risk premium geopolitik, bukan hanya faktor supply-demand riil.
Dalam konteks ini, dalam analisasi Akhmad Khusyairi, Ketua PP ISNU, dan CEO BUN Foundation, bahwa krisis energi modern tidak selalu berbentuk kelangkaan absolut, tetapi lebih sering berupa fluktuasi harga yang ekstrem,ketidakpastian pasokan, dan tekanan pada rantai distribusi energi global.
Ketergantungan Energi dan Risiko Stabilitas Ekonomi
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, ia menegaskan, volatilitas harga minyak memiliki dampak sistemik terhadap tekanan terhadap APBN melalui subsidi energi, kenaikan biaya logistik dan transportasi, risiko imported inflation, dan pelemahan daya beli masyarakat.
Meskipun Indonesia bukan lagi importir minyak terbesar di kawasan, ketergantungan terhadap BBM dan energi fosil masih signifikan. Di sisi lain, kebutuhan listrik nasional terus tumbuh seiring industrialisasi dan hilirisasi.
Artinya, tantangan Indonesia bukan hanya ketersediaan energi, tetapi juga stabilitas harga dan keberlanjutan pasokan.
Floating NPP dalam Perspektif Stabilitas Energi
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia perlu mengembangkan sumber energi yang stabil (tidak terpengaruh harga global), dapat diprediksi (baseload), dan tidak tergantung pada jalur distribusi internasional.
Salah satu opsi yang relevan adalah Floating NPP atau Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) terapung.
PLTN terapung, lanjut Akhmad Khusyairi, Ketua PP ISNU, dan CEO BUN Foundation, merupakan pembangkit berbasis reaktor modular kecil (Small Modular Reactor/SMR) yang ditempatkan di laut. Listrik disalurkan ke darat melalui kabel bawah laut, tanpa membutuhkan infrastruktur besar di daratan.
Keunggulan utama PLTN terapung dalam konteks krisis energi antara lain adalah tidak bergantung pada harga minyak dan gas global, pasokan energi stabil jangka panjang (baseload), biaya operasi relatif dapat diprediksi, minim risiko gangguan logistik internasional.
Contoh implementasi nyata adalah Akademik Lomonosov yang dikembangkan oleh Rosatom dan telah beroperasi sejak 2020 untuk memasok listrik di wilayah terpencil Rusia.
Relevansi bagi Indonesia sebagai Negara Kepulauan
Sebagai negara kepulauan, Akhmad Khusyairi, Ketua PP ISNU, dan CEO BUN Foundation melihat bahwa Indonesia menghadapi tantangan distribusi energi yang tidak merata. Banyak wilayah—terutama di Indonesia timur—masih bergantung pada pembangkit diesel yang mahal (high cost economy), bergantung pada pasokan BBM, dan rentan terhadap fluktuasi harga minyak global.
PLTN terapung menawarkan solusi yang lebih efisien dan strategis karena dapat ditempatkan dekat pusat kebutuhan listrik, mengurangi biaya logistik energy, cocok untuk kawasan industri, smelter, dan pulau terpencil, kapasitas fleksibel (50–300 MW per unit).
Dengan pendekatan ini, kata Akhmad Khusyairi, Ketua PP ISNU, dan CEO BUN Foundation Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada energi berbasis impor sekaligus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan nasional.
Akhmad Khusyairi, Ketua PP ISNU, dan CEO BUN Foundation
Ketahanan Energi di Era Geopolitik
Krisis energi global saat ini memberikan pelajaran penting, sebab energi bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga instrumen geopolitik.
Negara yang bergantung pada impor energi akan selalu terekspos pada konflik global, volatilitas harga, dan tekanan eksternal.
Karena itu, strategi energi nasional harus bergeser dari sekadar “cukup pasokan” menjadi kemandirian dan stabilitas energi jangka panjang
Dalam konteks ini, PLTN terapung dapat berperan sebagai pelengkap energi terbarukan (intermittent), penopang beban dasar (baseload), instrumen stabilisasi sistem energi nasional.
Volatilitas harga minyak dan ketidakpastian pasokan global menunjukkan bahwa ketahanan energi tidak lagi bisa bergantung pada pasar internasional semata.
Bagi Indonesia, imbuhnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat diversifikasi energi menuju sumber yang lebih stabil dan mandiri.
PLTN terapung menawarkan pendekatan realistis, karena listrik yang stabil, rendah karbon, dan tidak terpapar langsung pada gejolak harga minyak dunia.
Jika dirancang dengan matang, PLTN terapung bukan hanya solusi teknis, tetapi juga langkah strategis menuju kedaulatan energi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.
