Jakarta-Industri mebel dan kerajinan Indonesia tengah menghadapi tantangan berat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Iran. Kenaikan biaya logistik yang signifikan telah menjadi beban utama bagi para pelaku usaha, dengan lonjakan hingga 50% sejak awal ketegangan. Hal ini disebabkan oleh gangguan pada jalur pelayaran internasional, termasuk potensi penutupan Selat Hormuz, yang memaksa kapal mengambil rute alternatif lebih panjang dan mahal.
Menurut data dari Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), sektor ini yang bergantung pada ekspor ke pasar global seperti Amerika Serikat dan Eropa, kini terancam penurunan daya saing. Ekspor mebel Indonesia mencapai sekitar USD 3,5 miliar pada 2024, dengan pertumbuhan tipis 2,81% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dengan adanya konflik, biaya pengiriman kontainer dan bahan bakar melonjak, yang pada akhirnya dibebankan kepada produsen dan eksportir.
Konflik Iran telah mengganggu rantai pasok global, terutama melalui ancaman terhadap Selat Hormuz—jalur vital yang dilewati sekitar 20% minyak dunia dan barang dagangan internasional. Ketika ketegangan meningkat, perusahaan pelayaran terpaksa mengalihkan rute ke sekitar Tanjung Harapan di Afrika Selatan, yang menambah jarak tempuh hingga ribuan mil. Hal ini tidak hanya memperpanjang waktu pengiriman (lead time), tetapi juga meningkatkan konsumsi bahan bakar dan biaya asuransi akibat risiko perang.
Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur, menjelaskan dampaknya secara rinci. “Biayanya lebih mahal terutama di logistik karena kapal harus mencari jalan lebih jauh. Butuh bahan bakar lebih banyak untuk sampai ke tujuan dan akhirnya dibebankan ke kami sebagai pemilik barang.” Ia menambahkan bahwa kenaikan biaya sudah mulai terasa sejak awal konflik. “Bahkan pada hari pertama ketegangan meningkat, biaya logistik dilaporkan sudah naik hingga sekitar 50% dan berpotensi terus meningkat tergantung perkembangan situasi.”
Sobur juga memperingatkan bahwa jika Selat Hormuz benar-benar ditutup, biaya bisa naik dua kali lipat: “Ketika Selat Hormuz ditutup, mau tidak mau pilihannya kapal harus mencari jalur lain. Pasti akan sangat mahal, bisa naik mungkin dua kali lipat.” Dampak ini mirip dengan krisis sebelumnya, seperti konflik Houthi di Laut Merah, yang telah menyebabkan kenaikan freight rate dan surcharge darurat.
Industri mebel Indonesia, yang mayoritas berbasis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sangat bergantung pada impor bahan baku seperti kayu dan aksesoris dari luar negeri, serta ekspor ke AS yang mencapai lebih dari 50% total ekspor mebel. Kenaikan biaya logistik ini menekan margin keuntungan, yang sudah tipis akibat persaingan dengan negara seperti Vietnam (ekspor USD 17 miliar).
Selain itu, perang tidak hanya memengaruhi permintaan pasar, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam logistik. Abdul Sobur menekankan: “Perang bukan hanya menekan industri dari sisi permintaan, tetapi juga dari ketidakpastian logistik seperti lead time, insurance, dan freight.” Untuk mengatasinya, HIMKI mendorong diversifikasi pasar ekspor agar tidak bergantung pada satu negara, serta negosiasi ulang kontrak pengiriman: “Salah satu langkah yang kami lakukan adalah menegosiasikan kembali syarat pengapalan, termasuk klausul war-risk atau emergency surcharge agar jelas siapa yang menanggung biaya tambahan.”
Pelaku usaha juga mengeluhkan biaya produksi tinggi dan regulasi berlapis, yang memperburuk situasi. HIMKI berharap pemerintah memberikan dukungan, seperti optimalisasi pelabuhan domestik seperti Patimban dan Kertajati untuk menekan biaya logistik nasional. “Jawa Barat adalah sentra produksi. Logistiknya harus menjadi keunggulan, bukan hambatan,” ujar Sobur.
Meski tantangan besar, HIMKI tetap optimistis. Dengan perang dagang AS-China yang berkepanjangan, ada peluang bagi Indonesia untuk merebut ceruk pasar yang ditinggalkan China. Sobur menyebutkan bahwa prospek permintaan di AS dan Eropa masih ada, meski kenaikan tarif menjadi hambatan.
Untuk mengurangi dampak, industri disarankan memperkuat buffer produksi, booking kapal lebih awal, dan menambah waktu lead time. Pemerintah diharapkan memberikan insentif fiskal, harmonisasi regulasi kehutanan, dan pembiayaan sertifikasi untuk UMKM.
Jika konflik berlanjut, proyeksi ekspor mebel 2026 yang ditargetkan USD 5 miliar bisa terganggu. Namun, dengan strategi adaptasi, industri mebel Indonesia diharapkan bisa bertahan dan bahkan tumbuh di tengah gejolak global. HIMKI terus memantau situasi dan mendorong kolaborasi antara pemerintah dan swasta untuk menjaga keberlangsungan sektor ini.
