BTN Hidupkan Asa Rakyat Kecil dan Disabilitas Akses KPR Rumah

Jakarta, NusantaraNetwork.com-Dalam rangka mendukung Program Pemerintah, BTN kembali mempertegas komitennya untuk menjalankan penuh Program tiga juta rumah, yang bukan hanya soal membangun dan menyediakan rumah semata, namun,  bukan hanya tentang membangun rumah, tapi juga menjaga asa rakyat kecil dan adisabilitas untuk terus produktif dan dapat membangun masa depan yang lebih baik.

Sejalan dengan hal tersebut, Bank BTN berkomitmen mengurangi gap kesenjangan ekonomi, dan mengejawantahkan asa masyarakat berpendapatan rendah, dengan membuka peluang besar bagi pekerja sektor informal untuk memiliki rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Hal ini ditegaskan oleh Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, saat mengumumkan inisiatif ini dalam pertemuan di Istana Negara pada awal tahun 2025, langkah dan inisiatif ini diambil, kata Nixon, sebagai respon terhadap tantangan yang dihadapi para pekerja informal, seperti tukang cukur dan pengemudi ojek online, juga pekerja sektor informal lainnya, termasuk disabilitas, dalam mendapatkan akses pembiayaan dari bank konvensional.

Nixon menegaskan, selama ini pekerja di sektor informal mengalami kesulitan ketika mengajukan KPR karena keterbatasan dokumen pendukung. “Jika karyawan sektor formal mudah mengajukan KPR, cukup dengan slip gaji, simple, karena memang bank harus lihat dokumen. Sedangkan kalau sektor informal dokumennya kacau,” ujar Nixon.

Solusinya, Nixon mengatakan pihaknya mengusulkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk dialokasikan kepada pekerja sektor informal setidaknya sebesar 20 persen.

Nixon Lambok Pahotan Napitupulu berharap dengan adanya skema ini, pemerintah dapat meningkatkan alokasi KPR bersubsidi, sehingga makin banyak masyarakat dengan pendapatan rendah dapat memiliki tempat tinggal layak.

Nixon menyatakan Bank BTN kini tengah melakukan pembahasan untuk memperlonggar persyaratan pengajuan KPR bagi pekerja sektor informal. Salah satu syarat yang tengah dipertimbangkan adalah kemampuan menabung selama 3-6 bulan, serta menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Dengan memenuhi kriteria ini, bank dapat lebih mudah menyetujui aplikasi KPR dari sektor informal.

Selain itu, katanya, langkah inovatif dan cerdas lainnya yang sedang dirancang termasuk verifikasi dan validasi melalui asosiasi atau paguyuban pekerja, serta melalui sistem verifikasi pedagang. Hal ini, katanya, diharapkan dapat membantu meringankan beban dokumentasi yang selama ini menjadi kendala.

“Kalau sopir, ojek online, pedagang asongan dan komoditas lainnya yang ada di pasar, ada kerja sama dia potong harian, nah itu bisa ada dokumen kan. Jadi bisa juga (mengajukan kredit). Sedangkan kalau tukang cukur, Asgar, itu paguyubannya yang bantu. Kalau ada kaya gitunya lebih mudah,” kata Mantan Wakil Direktur Utama Bank BTN ini.Demi mendukung Program Kerka Pemeritah, BTN menargetkan 20 persen KPR yang disalurkan dapat diterima oleh pekerja sektor informal.

Saat ini, Nixon mengatakan, angka tersebut baru mencapai sekitar 10 persen. Dengan segala hambatan yang ada, Nixon Napitupulu tetap optimistis bahwa dengan perbaikan skema dan dukungan dari pemerintah, target ini dapat tercapai pada tahun 2025.

“Hari ini kita lagi diskusi antara 220 ribu-300 ribu, bergantung skema nanti mau diputusin. (Targetnya) di tahun 2025 bisa jalan, dan titik terang itu mulai ada,” jelas Nixon.

Menurutnya, perubahan ini akan membuka peluang besar bagi banyak pekerja sektor informal untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui kepemilikan rumah.

Inisiatif ini, tegas Nixon, diharapkan tidak hanya memberikan akses terhadap KPR, namun juga mendorong percepatan pembangunan perumahan rakyat dan mengurangi backlog perumahan di Indonesia.

“Diharapkan pula, kehadiran KPR yang lebih inklusif ini tidak hanya membantu pekerja sektor informal di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau hingga daerah-daerah terpencil. Langkah ini sejalan dengan visi BTN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan,” katanya.

Nixon berharap dengan inovasi dan dukungan yang ada, langkah BTN ini dirasa tepat mengingat dinamika ekonomi saat ini, di mana sektor informal menjadi bagian vital dari perekonomian nasional.

“Dengan itikad baik BTN menghadirkan fasilitas akses perumahan bagi mereka, diharapkan dapat tercipta stabilitas ekonomi yang lebih solid dan inklusif. Pemerintah dan semua pihak terkait diharapkan dapat terus mendukung kebijakan pro-rakyat ini agar setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.