“Defisit APBN Januari 2026 Rp54,6 Triliun atau 0,21% PDB, Menkeu Purbaya: Masih Sangat Terkendali”

Jakarta – Baru memasuki bulan pertama tahun 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sudah mencatat defisit sebesar Rp 54,6 triliun. Angka tersebut setara dengan 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Data ini diumumkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers APBN KiTA edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026).

“Posisi defisit APBN tercatat Rp 54,6 triliun atau hanya 0,21 persen dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” tegas Purbaya.

Realisasi pendapatan negara hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp 172,7 triliun atau 5,5 persen dari target APBN, tumbuh 9,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara belanja negara terealisasi Rp 227,3 triliun atau 5,9 persen dari pagu, melonjak 25,7 persen year-on-year (yoy).

Lonjakan belanja ini menjadi penyebab utama defisit di awal tahun. Pemerintah mempercepat pengeluaran untuk mendukung program prioritas nasional, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2026, termasuk program makan gratis dan percepatan infrastruktur.

Defisit primer tercatat lebih rendah, yakni Rp 4,2 triliun. Jika dibandingkan Januari 2025 yang hanya defisit Rp 23 triliun (0,09 persen PDB), defisit tahun ini memang lebih dalam. Namun Purbaya optimistis kondisi fiskal tetap aman sepanjang tahun.

“Target defisit APBN 2026 dirancang sebesar 2,68 persen PDB, dan realisasi Januari ini masih jauh di bawah koridor tersebut,” ujarnya.

Pemerintah Klaim Terkendali, Ekonom Waspadai Risiko

Pemerintah menegaskan bahwa percepatan belanja di awal tahun merupakan strategi deliberatif untuk menggenjot ekonomi. Namun beberapa ekonom mengingatkan agar pemerintah tetap waspada terhadap risiko pelebaran defisit di tengah dinamika global, termasuk kebijakan tarif impor baru dari Amerika Serikat.

Hingga akhir Januari, penerimaan pajak tercatat tumbuh cukup solid 30,7 persen yoy, menjadi penopang utama pendapatan negara.

Masyarakat dan pelaku usaha diimbau tetap tenang karena pemerintah berkomitmen menjaga disiplin fiskal sepanjang 2026. Realisasi APBN bulanan selanjutnya akan terus dipantau melalui laporan APBN KiTA setiap bulan.