Jakarta – Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Reza Raoufian, menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak ditutup. Pernyataan ini disampaikan untuk meredam kepanikan pasar global setelah beredar isu penutupan jalur vital tersebut akibat eskalasi konflik Iran-Israel-AS.
“Saya tegaskan sekali lagi, Selat Hormuz tetap terbuka dan beroperasi normal. Tidak ada penutupan sama sekali,” kata Raoufian dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Iran, Jakarta, Rabu (5/3/2026), seperti dikutip Kompas.com.
Raoufian menjelaskan bahwa pemberitaan sebelumnya yang menyebut Iran menutup selat adalah misinformasi dan bagian dari upaya memprovokasi. Menurutnya, Iran hanya melakukan latihan militer rutin dan pengawasan ketat terhadap kapal-kapal yang dianggap mengancam keamanan nasional, bukan menutup jalur perdagangan internasional.
Pasar Langsung Bereaksi Positif Pernyataan ini langsung meredakan gejolak pasar. Harga minyak mentah Brent turun 3,2 persen menjadi US$ 76,8 per barel setelah sempat melonjak di atas US$ 85. IHSG juga rebound dan ditutup menguat 0,45 persen di level 8.149.
Raoufian menambahkan bahwa Iran tetap berkomitmen menjaga keamanan navigasi di Selat Hormuz karena 20 persen pasokan minyak dunia melewati jalur tersebut. “Kami tidak ingin dunia menderita, apalagi negara-negara sahabat seperti Indonesia yang bergantung pada impor energi,” ujarnya.
Kemenko Marves dan Kemenhub Pantau Ketat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyambut baik klarifikasi dari Dubes Iran. “Kami terus berkoordinasi dengan pihak Iran untuk memastikan jalur perdagangan tetap aman. Tidak ada gangguan terhadap kapal-kapal Indonesia yang melintas,” kata Luhut.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan meminta seluruh perusahaan pelayaran dan importer minyak untuk tetap waspada dan melaporkan setiap pergerakan kapal di kawasan Timur Tengah.
Hingga berita ini diturunkan, lalu lintas kapal di Selat Hormuz masih berjalan normal sesuai pantauan satelit dan laporan internasional. Namun, situasi geopolitik tetap dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu.
Masyarakat diimbau tidak terpengaruh isu yang belum dikonfirmasi dan tetap mengikuti update resmi dari pemerintah serta sumber terpercaya.
