Jakarta – Baru saja kita dengar kabar bahwa Indonesia setuju impor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari kesepakatan dagang resiprokal. Langkah ini langsung memicu pertanyaan: kok bisa, padahal pemerintah lagi gembar-gembor soal swasembada beras dan program food estate yang katanya jadi andalan ketahanan pangan? Apakah ini cuma kebetulan kecil, atau justru sinyal ada yang nggak beres?

Dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump pada 19 Februari 2026, Indonesia memang berkomitmen impor komoditi pertanian AS senilai US$4,5 miliar (sekitar Rp75 triliun). Termasuk di dalamnya 1.000 ton beras per tahun, yang mencakup gabah, beras lepas kulit, beras putih, menir, hingga varietas premium seperti japonica dan basmati.

Pemerintah, lewat Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanesto, bilang ini beras khusus dan realisasinya tergantung permintaan dalam negeri. “Komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 ton atau sekitar 0,00003 persen dari total produksi beras nasional 34,69 juta ton pada 2025,” katanya. Mereka juga tegaskan nggak ada impor beras dari AS dalam 5 tahun terakhir, dan ini nggak ganggu stok nasional yang lagi surplus 4,2 juta ton.

Tapi, banyak yang ngerasa ini aneh. Baru Januari 2026, Presiden Prabowo umumin swasembada beras tercapai per akhir 2025, dengan stok cadangan beras pemerintah (CBP) capai 3,5 juta ton dan proyeksi surplus terus naik. Bahkan, ada rencana ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi akhir Februari ini. Kalau lagi surplus, kenapa masih impor? Ekonom dari Indef, Ahmad Heri Firdaus, bilang ini bisa ganggu program swasembada, meski jumlahnya kecil. Akademisi seperti Prof. Setyo Tri Wahyudi dari Universitas Brawijaya juga nyebut impor ini nggak mendesak.

Nah, tambah rumit lagi kalau kita lihat program food estate. Ini program ambisius pemerintah buat lumbung pangan nasional, targetnya swasembada beras 2027 dengan buka lahan baru jutaan hektare. Tapi kritiknya nggak kalah banyak: sejak era Soeharto sampe Jokowi, food estate sering gagal total. Hanya sedikit lahan yang produktif (kurang dari 10%), boros anggaran ratusan triliun, dan rusak lingkungan seperti gambut di Kalteng yang bikin banjir dan kebakaran. Di 2026, anggaran food estate capai Rp335 triliun, tapi hasilnya masih dipertanyakan—banyak lahan terbengkalai jadi kebun sawit atau gagal panen.

Jadi, apakah impor ini anomali? Ya, keliatan kontradiktif banget. Di satu sisi, pemerintah klaim swasembada dan genjot food estate buat mandiri pangan. Di sisi lain, impor beras—walau kecil—bisa dilihat sebagai pengakuan bahwa produksi domestik belum cukup kuat buat varietas khusus atau bagian dari kompromi dagang buat akses pasar AS lebih baik. DPR seperti Johan Rosihan dari Komisi IV minta pemerintah transparan, jangan sampai tekan harga petani lokal.

Masyarakat dan pelaku usaha diimbau pantau terus, karena kebijakan pangan ini berpengaruh langsung ke harga beras sehari-hari. Kalau impor ini beneran cuma buat varietas premium, mungkin nggak masalah besar. Tapi kalau jadi pintu masuk impor lebih banyak, bisa jadi tantangan baru buat swasembada yang lagi dibanggakan.