Di suatu masa, ada sebuah negeri yang kaya.
Tanahnya subur. Lautnya luas. Tambangnya berkilau. Penduduknya muda dan penuh tenaga. Angka-angka pertumbuhan bergerak naik setiap tahun. Para pejabat berdiri di podium dengan grafik yang menanjak di layar belakang mereka.
Negeri itu tampak makmur.
Namun di balik laporan tahunan dan pidato kenegaraan, ada sesuatu yang pelan-pelan membusuk.
Awalnya kecil.
Sebuah proyek yang “disesuaikan”.
Sebuah anggaran yang “dikoreksi”.
Sebuah tanda tangan yang “dimaklumi”.
Tak ada yang merasa negeri itu sedang runtuh. Karena keruntuhan tidak selalu datang dengan ledakan. Ia datang seperti rayap—sunyi, sistematis, tak terlihat.
Di negeri itu, anggaran pembangunan bocor seperti pipa retak di bawah tanah. Jalan-jalan dibangun tipis agar bisa diulang tendernya. Rumah sakit kekurangan alat, bukan karena negara tak punya uang, tetapi karena uangnya telah lebih dulu berpindah tangan. Sekolah berdiri setengah jadi; papan tulisnya ada, tapi masa depan murid-muridnya perlahan mengabur.
Ekonomi tetap tumbuh di atas kertas.
Namun pertumbuhan itu seperti bangunan dengan fondasi keropos. Investor datang, tapi ragu. Pengusaha kecil mencoba berkembang, tapi tersandung biaya tak resmi. Inovasi kalah oleh koneksi. Kompetensi kalah oleh kedekatan.
Pasar tak lagi menentukan harga; relasi yang menentukan.
Dalam negeri itu, istilah “efisiensi” berubah arti. Yang efisien bukan yang paling produktif, tetapi yang paling dekat dengan sumber keputusan. Persaingan menjadi formalitas. Tender menjadi sandiwara. Regulasi menjadi alat tawar-menawar.
Dan perlahan, biaya ekonomi meningkat.
Bukan hanya biaya produksi, tetapi biaya moral.
Generasi mudanya belajar satu hal yang keliru: bahwa kerja keras tak selalu cukup, bahwa integritas tak selalu menguntungkan. Mereka menyaksikan bagaimana rente mengalahkan kreativitas, bagaimana izin bisa dibeli, bagaimana proyek bisa diatur.
Ketika itu terjadi, negeri tersebut tidak langsung jatuh. Ia hanya berhenti berkembang.
Pertumbuhan melambat. Utang membengkak. Ruang fiskal menyempit. Infrastruktur yang dibangun tanpa kualitas mulai retak. Banjir tak tertangani. Listrik tak stabil. Sistem kesehatan rapuh ketika krisis datang.
Dan saat badai ekonomi global menerpa, negeri itu tak punya daya tahan.
Bukan karena kurang sumber daya.
Bukan karena kurang kecerdasan.
Melainkan karena terlalu lama membiarkan kebocoran menjadi kebiasaan.
Korupsi di negeri itu bukan lagi peristiwa hukum. Ia menjadi kultur. Ia menjelma mekanisme distribusi terselubung. Setiap proyek besar membawa bayangan komisi. Setiap kebijakan menyimpan peluang rente.
Ekonomi akhirnya kehilangan maknanya sebagai alat kesejahteraan bersama. Ia berubah menjadi arena ekstraksi.
Yang kuat semakin kebal.
Yang lemah semakin rentan.
Sampai suatu hari, rakyat negeri itu sadar bahwa yang runtuh bukan hanya jembatan dan gedung-gedung tua, tetapi kepercayaan. Dan ketika kepercayaan runtuh, ekonomi kehilangan fondasi terpentingnya.
Sebab ekonomi bukan hanya soal angka.
Ia soal kepercayaan.
Ia soal kepastian.
Ia soal rasa adil.
Negeri itu tidak hancur dalam satu malam. Ia hancur oleh pembiaran yang panjang. Oleh kompromi kecil yang dibiarkan tumbuh menjadi sistem besar. Oleh keyakinan bahwa kebocoran adalah harga yang wajar untuk pembangunan.
Padahal tidak pernah wajar.
Sebuah negeri bisa miskin dan tetap bermartabat.
Tapi negeri yang kehilangan integritas akan selalu rapuh, meski terlihat kaya.
Dan dalam kisah negeri itu, pelajaran paling mahal adalah ini:
ekonomi tidak pernah benar-benar runtuh karena kekurangan uang.
Ia runtuh ketika kejujuran tak lagi menjadi fondasi.
