Kisruh Muktamar PPP: Agus Suparmanto vs Mardiono, Saling Klaim Terpilih Aklamasi

Jakarta, NusantaraNetwork.com-Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9/2025), berubah menjadi ajang perebutan klaim kepemimpinan. Dua tokoh utama, yakni Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, sama-sama menyatakan diri terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030.

Kubu Mardiono mengklaim bahwa pemilihan dilakukan lebih awal dari jadwal karena situasi muktamar yang tidak kondusif. Mereka menyebut mayoritas Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) telah menyepakati Mardiono sebagai ketua umum melalui aklamasi. Klaim ini disampaikan oleh pimpinan sidang Amir Uskara dalam konferensi pers resmi.

Namun, kubu Agus Suparmanto membantah klaim tersebut. Mereka menyatakan bahwa Agus justru terpilih secara aklamasi dalam Sidang Paripurna VIII yang berlangsung pada Sabtu malam. Pimpinan sidang Qoyum Abdul Jabbar menegaskan bahwa pemilihan Agus dilakukan dengan dukungan mayoritas peserta muktamar tanpa ada yang meninggalkan forum. “Aklamasi Pak Agus Suparmanto merupakan kehendak muktamar dan aspirasi muktamirin,” ujarnya.

Ketegangan antara kedua kubu membuat suasana muktamar memanas sejak awal pembukaan. Pidato pembukaan sempat tertunda beberapa kali akibat protes dari peserta yang tidak sepakat dengan jalannya sidang. Bahkan, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy, turut membantah klaim aklamasi Mardiono, menyebut bahwa sidang baru menyelesaikan Paripurna IV saat klaim tersebut diumumkan.

Kisruh ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya dualisme kepemimpinan di tubuh PPP. Pengamat politik dari BRIN, Wasisto Raharjo Jati, menilai kericuhan dalam Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diakhiri dengan klaim terpilih secara aklamasi oleh Muhamad Mardiono dan aksi saling klaim dari kubu Agus Suparmanto, mencerminkan dinamika internal partai yang belum selesai. Menurutnya, tarik-menarik antara kebutuhan perubahan dengan desakan segera diputuskan menjadi penyebab utama.

“Islah antar kedua kubu perlu segera dilakukan. Kalau masih seperti ini, akan menyulitkan pergerakan PPP ke depan,” ujar Wasisto.