Realisasi KUR 2025 Tembus Rp240 Triliun, Salurkan Dana Jumbo ke 4,07 Juta UMKM dengan NPL Hanya 2,18
NUSANTARANETWORK.COM-Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali mencatatkan prestasi gemilang sepanjang tahun 2025. Hingga 20 November 2025, total penyaluran KUR nasional telah menembus angka Rp240,18 triliun kepada 4,07 juta debitur UMKM di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan pertumbuhan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan sektor riil.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa realisasi tersebut mencapai 78,5% dari pagu KUR 2025 yang ditetapkan sebesar Rp306 triliun. “Kami optimistis hingga akhir Desember 2025, penyaluran KUR akan mendekati atau bahkan melebihi target 100%. Ini menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi dan mendorong inklusi keuangan,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Jumat (21/11/2025).
Dari total penyaluran, sekitar 58,2% atau Rp139,87 triliun dialokasikan ke sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan jasa produksi), sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar KUR lebih banyak mengalir ke sektor yang menciptakan nilai tambah tinggi. Sektor perdagangan masih menempati posisi kedua dengan porsi 37,4%, sedangkan sisanya ke sektor jasa dan lainnya.
Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang debitur terbanyak dengan 712.845 UMKM, disusul Jawa Tengah (678.912 debitur) dan Jawa Barat (592.104 debitur). Sementara itu, wilayah Indonesia Timur juga menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan Papua Barat dan Maluku Utara mencatat kenaikan penyaluran di atas 85% (yoy).
Kualitas Tetap Terjaga: NPL Hanya 2,18%
Yang tidak kalah penting, tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) KUR secara nasional tercatat sangat rendah, yaitu hanya 2,18% (gross). Angka ini jauh lebih baik dibandingkan NPL perbankan nasional yang berada di kisaran 2,8–3%. Rendahnya NPL ini tidak lepas dari peran aktif penjaminan oleh perusahaan penjaminan kredit (Jamkrindo dan Askrindo) serta pendampingan intensif yang dilakukan koordinator wilayah dan petugas lapangan.
“Kami terus memperkuat sistem early warning dan pendampingan pasca-pencairan. Hasilnya, tingkat kolektibilitas KUR tetap terjaga di level yang sangat sehat,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir.
Di tahun 2025, pemerintah masih mempertahankan suku bunga KUR super rendah sebesar 6% per tahun untuk semua segmen. Plafon KUR Mikro juga telah dinaikkan menjadi maksimal Rp100 juta (sebelumnya Rp50 juta), sementara KUR Kecil hingga Rp500 juta dan KUR TKI hingga Rp100 juta. Kebijakan ini membuat akses modal bagi pelaku usaha ultra-mikro dan mikro semakin terbuka lebar.
Dengan sisa waktu 40 hari, pemerintah menargetkan tambahan penyaluran minimal Rp65 triliun hingga akhir Desember 2025. Beberapa bank penyalur seperti BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Daerah terus menggenjot program KUR klaster dan KUR berbasis komoditas unggulan daerah.
Untuk tahun 2026, pemerintah berencana menaikkan pagu KUR menjadi Rp350–Rp380 triliun dengan tetap mempertahankan suku bunga 6% serta memperluas skema KUR Syariah dan KUR untuk startup berbasis teknologi.
Keberhasilan KUR 2025 ini kembali menegaskan bahwa program subsidi bunga kredit UMKM merupakan salah satu kebijakan fiskal paling efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Bagi pelaku UMKM yang belum mengakses KUR, segera hubungi bank penyalur atau kantor dinas koperasi dan UMKM setempat sebelum kuota tahun ini habis.
