
DPR Dorong Penguatan Regulasi dan Fungsi Sosial Penyiaran
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menggelar Sekolah P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) Angkatan LIV di Jakarta, Rabu (12/11/2025).
🔗 Baca Selengkapnya
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menggelar Sekolah P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) Angkatan LIV di Jakarta, Rabu (12/11/2025).
🔗 Baca Selengkapnya
Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) menilai pelaporan terhadap politikus senior PDIP Ribka Tjiptaning ke Bareskrim Polri sebagai tindakan yang berlebihan dan berpotensi mengancam kebebasan berpendapat.Hal itu...
🔗 Baca Selengkapnya
SKK Migas optimis produksi minyak bisa mencapai 606 ribu barel hingga akhir tahun 2025
🔗 Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (Zero ODOL) mulai 1 Januari...
🔗 Baca Selengkapnya
Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier menyampaikan kondisi terkini industri tekstil dan pakaian jadi.
🔗 Baca Selengkapnya
Carew and Co, produsen minuman keras di Bangladesh, mencetak laba tertinggi US$10 juta di tengah ketatnya aturan alkohol dan ketegangan politik.
🔗 Baca Selengkapnya
Komisi Pemilihan Tinggi Independen (IHEC) mengumumkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Irak 2025 mencapai 55 persen.
🔗 Baca Selengkapnya
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menggelar Sekolah P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) Angkatan LIV bertajuk ?? Mewujudkan Siaran yang Melindungi Publikrdquo; di...
🔗 Baca Selengkapnya
Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengusulkan relaksasi impor garam industri yang dikabarkan akan mulai disetop pada 2027. Impor garam industri masih dibutuhkan...
🔗 Baca Selengkapnya
Komisi III DPR dan pemerintah akan melanjutkan rapat pembahasan revisi KUHAP besok. Pasal terkait penyitaan akan dibahas.
🔗 Baca Selengkapnya
Pemerintah bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada Kamis 13 November 2025.Hal itu...
🔗 Baca Selengkapnya
Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati bahwa Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) akan mengatur kewajiban proses pemeriksaan tersangka direkam...
🔗 Baca Selengkapnya