Jakarta, 6 Maret 2026 – Di tengah gelombang desakan keras dari berbagai kalangan masyarakat agar Indonesia segera mundur dari Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), Presiden Prabowo Subianto memilih sikap yang sangat hati-hati. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Prabowo tidak ingin mengambil keputusan emosional sebelum benar-benar menguji forum tersebut sebagai satu-satunya jalur diplomasi yang masih tersedia untuk membahas perdamaian Palestina dan Gaza.

Pernyataan ini disampaikan Nusron seusai pertemuan silaturahmi dan dialog Presiden Prabowo dengan lebih dari 160 ulama, kiai pondok pesantren, serta tokoh ormas Islam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam (5/3/2026). Pertemuan tersebut berlangsung di tengah keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik Timur Tengah, khususnya setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026 yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

“Pak Presiden memandang BoP sebagai sarana ikhtiar perdamaian. Sebaiknya dicoba dulu secara maksimal. Jangan sampai kita belum berusaha apa-apa, sudah diminta keluar,” ujar Nusron, seperti dikutip dari berbagai laporan media nasional.

Apa Itu BoP dan Mengapa Indonesia Bergabung?

BoP atau Dewan Perdamaian adalah inisiatif Presiden AS Donald Trump yang diumumkan pada Januari 2026 sebagai alternatif Dewan Keamanan PBB yang dinilai kurang efektif. Forum ini melibatkan Indonesia bersama delapan negara lainnya (total anggota mencapai 26 negara termasuk beberapa negara Arab dan Israel) dengan misi utama mendorong stabilitas global serta rekonstruksi pasca-konflik, terutama di Gaza.

Indonesia secara resmi bergabung sejak awal dan Presiden Prabowo bahkan menghadiri pertemuan perdana BoP di Washington DC pada Februari 2026. Tujuan keikutsertaan Indonesia adalah menjalankan politik luar negeri bebas aktif sambil memberikan kontribusi konkret bagi perjuangan Palestina—sejalan dengan komitmen historis bangsa Indonesia.

Namun, serangan terhadap Iran mengubah persepsi publik. Banyak pihak, termasuk tokoh seperti Habib Rizieq Shihab (melalui surat resmi), Anies Baswedan, serta ulama seperti Hanif Alatas dari Front Persaudaraan Islam, menyebut BoP hanya sebagai “kedok diplomasi” yang tidak lagi kredibel. Desakan keluar pun menggema luas di media sosial dan ormas Islam.

Prabowo Pertanyakan Alternatif Forum

Nusron menjelaskan bahwa Presiden Prabowo secara langsung mempertanyakan kepada para ulama: jika Indonesia keluar dari BoP, lalu di forum mana lagi Indonesia bisa berunding untuk perdamaian Palestina dan Gaza? Saat ini, BoP menjadi satu-satunya platform multilateral yang masih aktif membahas isu tersebut.

“Indonesia bersama delapan negara lainnya sudah bersepakat memanfaatkan BoP untuk tujuan itu,” tambah Nusron. Ia menegaskan pemerintah tetap terbuka mendengar kritik. “Kita tidak anti kritik. Kami mendengarkan sambil terus mencermati perkembangan lapangan. Tapi kami akan buktikan bahwa jalur diplomasi ini lebih baik daripada peperangan,” katanya.

Sikap ini sejalan dengan pernyataan Prabowo sendiri dalam pertemuan yang sama. Menurut laporan Antara dan Reuters, Presiden kembali menegaskan bahwa Indonesia siap mundur dari BoP kapan saja jika forum tersebut tidak lagi memberikan manfaat nyata bagi Palestina maupun kepentingan nasional Indonesia.

Nuansa Diplomasi vs Tekanan Domestik

Pendekatan “mau ikhtiar dulu” yang diambil Prabowo mencerminkan keseimbangan yang rumit. Di satu sisi, ada tekanan moral dan emosional dari umat Muslim Indonesia yang sangat mendukung Palestina. Di sisi lain, mundur secara prematur bisa menghilangkan ruang bagi Indonesia untuk memengaruhi agenda perdamaian global—terutama saat diskusi BoP masih berjalan meski sempat terhenti akibat perang.

Nuansa ini terlihat dari pertemuan Istana yang sengaja melibatkan tokoh berpengaruh seperti Kiai Ponpes Gontor, Gus Miftah, Mamah Dedeh, dan Wakil Ketua MUI KH Cholil Nafis. Prabowo tidak hanya mendengar aspirasi, tetapi juga menjelaskan alasan strategis keikutsertaan Indonesia.

Implikasi dan Kemungkinan Skenario ke Depan

Jika BoP berhasil memfasilitasi dialog substantif dalam waktu dekat—misalnya membahas gencatan senjata atau rekonstruksi Gaza—posisi Indonesia bisa semakin kuat sebagai aktor perdamaian. Sebaliknya, jika forum ini terbukti mandul atau hanya menjadi alat kepentingan Barat, tekanan domestik diprediksi akan semakin membesar dan memaksa pemerintah merevisi kebijakan.

Edge case yang perlu dicermati: apabila terjadi eskalasi lebih lanjut (misalnya konflik meluas ke negara lain), Prabowo mungkin harus mempercepat evaluasi. Namun hingga kini, pemerintah menekankan bahwa keputusan akan diambil berdasarkan bukti lapangan, bukan emosi sesaat.

“Diplomasi adalah jalan terbaik,” tegas Nusron, menggarisbawahi komitmen Prabowo untuk terus mengedepankan perdamaian di tengah situasi yang sangat kompleks.

NusantaraNetwork.com akan terus mengupdate perkembangan isu BoP dan konflik Timur Tengah. Pantau terus berita terkini seputar posisi Indonesia di kancah global.