Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah) melontarkan kritik tajam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai larangan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil.Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada Kamis, 13 November 2025, mengabulkan permohonan yang menguji Pasal 28 Ayat 3 UU 2/2002 tentang Kepolisian.Ketua Umum PP Himmah, Abdul Razak Nasution, menegaskan putusan MK tersebut sebagai kejahatan massi yang dibungkus konstitusi terhadap institusi Kepol.. Baca selengkapnya di https://rmol.id/politik/read/2025/11/14/686760/kritik-keras-pp-himmah-putusan-mk-soal-polri-dinilai-diskriminatif-dan-cederai-kesetaraan
