Pemprov Sumbar Salurkan Lebih Rp24 Miliar untuk Penanganan Banjir Bandang, Solidaritas Nasional Menguat
NUSANTARANETWORK.COM-Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) terus mempercepat penanganan dampak banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah pada akhir November 2025. Sejak hari pertama kejadian, fokus utama pemerintah daerah diarahkan pada penyelamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan layanan publik secara bertahap dan terukur.
Bencana hidrometeorologi tersebut menimbulkan dampak kemanusiaan yang signifikan dan membutuhkan dukungan lintas sektor. Pemprov Sumbar mencatat, hingga 30 Desember 2025, solidaritas nasional mengalir kuat melalui bantuan dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah se-Indonesia, TNI/Polri, BUMN dan BUMD, lembaga sosial, mahasiswa, relawan, hingga masyarakat luas.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menegaskan bahwa kehadiran negara dan sinergi seluruh elemen bangsa menjadi penopang utama dalam memastikan masyarakat terdampak tetap terlindungi dan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.
“Prioritas utama dalam situasi bencana adalah keselamatan warga dan terpenuhinya kebutuhan dasar. Solidaritas nasional yang kami rasakan menjadi kekuatan besar bagi Sumatera Barat dalam menghadapi masa sulit ini,” ujar Mahyeldi di Padang, pada Selasa malam (30/12/2025).
Berdasarkan data Pemprov Sumbar, total bantuan keuangan yang diterima untuk penanganan bencana telah melampaui Rp50 miliar. Bantuan tersebut berasal dari Presiden Republik Indonesia sebesar Rp20 miliar, kontribusi 59 pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia senilai Rp26.499.967.100, serta dukungan BUMN/BUMD, lembaga sosial, PMI, Baznas, mahasiswa, relawan, dan donasi masyarakat sebesar Rp4.621.999.900.
Penanganan bencana juga diperkuat dengan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tanggal 1 Desember 2025 tentang Bantuan Keuangan bagi Daerah Terdampak Bencana.
Sebagai bentuk percepatan penanganan di daerah, Pemprov Sumbar telah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp24.259.970.000 kepada 13 kabupaten dan kota terdampak. Penyaluran tersebut difokuskan pada kebutuhan darurat, pemulihan layanan dasar, serta dukungan langsung kepada masyarakat.
Adapun rincian penyaluran bantuan meliputi Kabupaten Agam sebesar Rp4.129.970.000; Kota Padang Rp3.445.000.000; Kabupaten Solok Rp3.445.000.000; Kabupaten Padang Pariaman Rp2.670.000.000; Kabupaten Pasaman Barat Rp2.620.000.000; Kabupaten Tanah Datar Rp2.450.000.000; Kabupaten Pesisir Selatan Rp1.730.000.000; Kota Padang Panjang Rp1.410.000.000; Kota Solok Rp780.000.000; Kota Pariaman Rp395.000.000; Kabupaten Pasaman Rp395.000.000; Kabupaten Lima Puluh Kota Rp395.000.000; serta Kabupaten Kepulauan Mentawai Rp395.000.000.
Selain bantuan kepada pemerintah kabupaten dan kota, Pemprov Sumbar juga menyalurkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp8.163.708.300 kepada organisasi perangkat daerah yang terlibat langsung dalam penanganan bencana, di antaranya BPBD, Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, Dinas Sosial, dan Satpol PP. Dana tersebut digunakan untuk logistik darurat, penanganan korban, serta perbaikan awal infrastruktur terdampak.
Mahyeldi menegaskan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada fase darurat, tetapi berlanjut pada pemulihan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Fokus kami adalah memastikan pemulihan berjalan menyeluruh, sarana vital kembali berfungsi, dan masyarakat dapat bangkit serta menjalani kehidupan secara bermartabat,” tegasnya.
Pemprov Sumbar juga memastikan seluruh bantuan dikelola secara transparan dan akuntabel, serta terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat terdampak.
