“PDIP Bongkar Bukti: Rp223,5 Triliun Dana MBG Diambil dari Anggaran Pendidikan Rp769 Triliun di APBN 2026”

Jakarta – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR RI angkat bicara soal sumber dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka membeberkan bukti resmi dari dokumen negara bahwa anggaran MBG sebesar Rp 223,5 triliun memang diambil dari pos anggaran pendidikan dalam APBN 2026.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (25/2/2026). Esti menegaskan, ini untuk meluruskan narasi yang beredar bahwa dana MBG berasal dari efisiensi anggaran kementerian atau lembaga lain, bukan dari pendidikan.

“Berdasarkan dokumen resmi negara, dana untuk program MBG nyatanya memotong porsi anggaran pendidikan tersebut,” kata Esti.

Menurutnya, total anggaran pendidikan nasional dalam APBN 2026 mencapai Rp 769 triliun sebagai mandatory spending 20 persen dari APBN dan APBD, yang seharusnya dialokasikan murni untuk sektor pendidikan. Namun, dalam lampiran APBN berupa Peraturan Presiden (Perpres) tentang rincian APBN, secara jelas disebutkan bahwa dari Rp 769 triliun itu, Rp 223,5 triliun digunakan untuk MBG.

Esti merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 dan Penjelasan Pasal 22 yang menyatakan: “Pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan.”

“Di dalam lampiran APBN yang berupa Peraturan Presiden, secara jelas dinyatakan bahwa Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu di antaranya digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN,” tegasnya.

Anggota Komisi X DPR Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, juga ikut menegaskan hal serupa. Ia bilang, batang tubuh UU dan penjelasannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga alokasi MBG ke pos pendidikan sudah diatur secara hukum.

PDIP menilai pengambilan dana ini membuat porsi anggaran pendidikan murni turun signifikan dari mandat konstitusi. Mereka menekankan pentingnya transparansi agar masyarakat tahu kebenaran sesuai data resmi, bukan narasi yang simpang siur.

Hingga kini, belum ada respons langsung dari pemerintah atau Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pernyataan PDIP ini. Namun, isu ini menambah panas polemik soal MBG, yang sebelumnya juga dikritik CELIOS karena pemborosan makanan terbuang.

Masyarakat diimbau cek langsung dokumen UU APBN 2026 dan Perpres terkait untuk memahami alokasi anggaran secara lengkap.