Jakarta – Eskalasi perang di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran sejak akhir Februari 2026 telah mengganggu pasokan energi dunia secara masif. Penutupan Selat Hormuz dan kerusakan infrastruktur energi di kawasan Teluk telah memicu lonjakan harga minyak mentah, inflasi, serta ancaman stagflasi yang berpotensi menyeret ekonomi global ke jurang resesi. Dana Moneter Internasional (IMF) secara tegas memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko menjadi pemicu resesi kelima sejak 1980.
Menurut laporan World Economic Outlook IMF terbaru (April 2026), pertumbuhan ekonomi global dipangkas menjadi hanya 3,1 persen untuk tahun 2026, turun dari proyeksi Januari sebesar 3,3 persen. Dalam skenario referensi (asumsi gangguan mereda pertengahan 2026), kerusakan sudah terjadi. Namun, pada skenario parah—perang berlarut-larut dengan harga minyak bertahan di atas 110 dolar AS per barel hingga 2027—pertumbuhan global bisa anjlok ke kisaran 2 persen, yang secara luas dianggap sebagai ambang batas resesi dunia.
Pierre-Olivier Gourinchas, Kepala Ekonom IMF, menyatakan dengan tegas: “”Prospek global tiba-tiba menjadi gelap menyusul pecahnya perang di Timur Tengah. Perang tersebut menghentikan apa yang sebelumnya merupakan lintasan pertumbuhan yang stabil.” Ia menambahkan bahwa setiap hari yang berlalu dengan gangguan pasar energi semakin mendorong dunia menuju skenario buruk. “Kini, perang di Timur Tengah telah menghentikan momentum ini. Penutupan Selat Hormuz dan kerusakan serius pada fasilitas energi penting di Timur Tengah meningkatkan prospek krisis energi besar, jika solusi permanen tidak segera ditemukan.”
Pengamat geopolitik dan ekonomi internasional pun menggemakan kekhawatiran serupa. Mohamed El-Erian, ekonom senior dan mantan Kepala Ekonomi IMF, menyebut laporan IMF sebagai “sesuatu yang mengagetkan” dan menyatakan bahwa “Hampir semua tantangan yang dihadapi ekonomi global siap (akan) semakin parah akibat dampak perang di Timur Tengah.”
Sementara itu, pakar pelayaran Lars Jensen (mantan direktur Maersk) membandingkan dampak saat ini dengan krisis minyak 1970-an, bahkan menyebut situasi kali ini “jauh lebih besar” karena gangguan pasokan energi yang lebih akut dan berpotensi memicu stagflasi di Eropa serta negara berkembang.
Dampaknya tidak merata. Negara-negara pengimpor energi bersih seperti Inggris, Jerman, dan Italia menjadi yang paling rentan. IMF memangkas proyeksi pertumbuhan Inggris hingga 0,5 poin persentase menjadi hanya 0,8 persen untuk 2026—penurunan terbesar di antara negara G7. Di kawasan Teluk sendiri, eksportir energi seperti Qatar, Kuwait, Arab Saudi, dan UEA berisiko mengalami kontraksi ekonomi signifikan akibat serangan balasan dan deklarasi force majeure. Ekonomi emerging markets di Asia dan Afrika juga terancam oleh kenaikan inflasi serta penurunan remitansi.
Di tengah ancaman global ini, Indonesia tetap teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) menegaskan bahwa sikap netral bukan berarti pasif, melainkan implementasi amanat konstitusi untuk turut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Direktur Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika Kemlu Santo Darmosumarto menyatakan pada 6 Maret 2026: Indonesia akan terus berperan sebagai “honest broker” dengan mengedepankan diplomasi. Pemerintah telah mengeluarkan pernyataan mendesak semua pihak menghentikan kekerasan, melakukan komunikasi intensif antara Menlu Sugiono dengan mitra di Iran, UAE, dan Arab Saudi, serta Presiden Prabowo Subianto dengan pemimpin UAE, Qatar, dan Yordania. Prioritas utama juga diberikan pada perlindungan WNI di kawasan konflik.
Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan komitmen Indonesia pada politik bebas aktif non-blok di tengah eskalasi konflik. Melalui jalur diplomasi multilateral, Indonesia mendorong dialog damai, penghormatan hukum internasional, serta solusi berkelanjutan yang tidak hanya menghentikan perang, tetapi juga mencegah dampak ekonomi yang lebih parah bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia sendiri.
Sebagai negara dengan ketergantungan impor minyak yang signifikan, Indonesia memang merasakan tekanan dari kenaikan harga BBM dan inflasi. Namun, posisi bebas aktif memungkinkan Jakarta tetap fleksibel dalam mencari pasokan energi alternatif dan memperkuat kerja sama ekonomi dengan berbagai mitra tanpa terjebak dalam blok geopolitik mana pun.
Perang Iran telah membuktikan sekali lagi betapa rapuhnya stabilitas ekonomi global di hadapan konflik geopolitik. Peringatan IMF bukan sekadar proyeksi, melainkan panggilan mendesak bagi komunitas internasional untuk segera mencari jalan damai. Bagi Indonesia, politik luar negeri bebas aktif bukan hanya doktrin lama, melainkan instrumen aktif untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus berkontribusi pada perdamaian dunia.
Dunia kini menanti apakah eskalasi ini akan berakhir cepat atau justru menjadi krisis energi terburuk sejak 1970-an. Hingga saat itu, sikap hati-hati dan diplomasi yang bijak—seperti yang dijalankan Indonesia—tetap menjadi harapan terbaik untuk menghindari resesi global yang mengancam.
