Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi tudingan PDIP bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 223,5 triliun diambil dari pos anggaran pendidikan dalam APBN 2026. BGN menegaskan tidak ada pemotongan dana pendidikan untuk program tersebut.
Nanik, perwakilan BGN, saat dikonfirmasi Liputan6 pada Rabu (25/2/2026), menyatakan: “Sudah dijawab sama Mendikdasmen, tidak ada dana yang diambil dari anggaran pendidikan.”
Pernyataan ini merujuk pada klarifikasi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti sebelumnya, yang menegaskan anggaran pendidikan justru mengalami kenaikan signifikan meski ada alokasi untuk MBG. PDIP sebelumnya membeberkan dokumen resmi dari UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 dan Perpres Nomor 118 Tahun 2025 tentang rincian APBN, yang menyebut dari total Rp 769 triliun anggaran pendidikan nasional, Rp 223,5 triliun dialokasikan untuk MBG melalui BGN.
PDIP menilai hal ini membuat porsi pendidikan murni turun dari mandat konstitusi 20 persen mandatory spending, karena dana MBG masuk dalam pos operasional penyelenggaraan pendidikan (termasuk program makan bergizi di lembaga pendidikan).
BGN Klaim Anggaran Pendidikan Tetap Naik
Meski demikian, BGN dan pemerintah menekankan bahwa alokasi MBG tidak mengurangi dana pendidikan secara keseluruhan. Sebaliknya, program ini dianggap bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui gizi siswa, sehingga tetap berada dalam kerangka pendanaan pendidikan. Klarifikasi ini sejalan dengan pernyataan Mendikdasmen yang menyebut anggaran pendidikan naik, bukan dipotong.
Polemik ini muncul setelah PDIP meluruskan narasi bahwa dana MBG berasal dari efisiensi kementerian/lembaga, bukan dari pendidikan. Fraksi PDIP di Komisi X DPR menegaskan klarifikasi ini penting agar masyarakat tidak terkecoh informasi simpang siur.
Hingga kini, belum ada pernyataan lebih detail dari Kepala BGN Dadan Hindayana terkait polemik ini. Namun, BGN tetap menjalankan program MBG sesuai tugasnya, dengan fokus pada distribusi makanan bergizi untuk siswa PAUD hingga SMA/SMK serta ibu hamil dan menyusui.
Masyarakat diimbau cek langsung dokumen APBN 2026 dan Perpres terkait untuk memahami alokasi secara akurat. Polemik ini menambah panas diskusi soal prioritas anggaran negara di tengah target penurunan stunting.





