BGN Peringatkan Pengelola Dapur MBG: Jangan Jadikan Ladang Bisnis, Kontrak Hanya 1 Tahun

Jakarta, 7 Maret 2026 – Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan bisnis pribadi. Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang (juga dikenal sebagai Nanik Sudaryati Deyang) mengungkapkan bahwa beberapa yayasan didirikan semata-mata untuk mengelola dapur MBG secara massal, bahkan hingga lebih dari satu dapur per pengelola.

Pernyataan ini disampaikan Nanik dalam workshop Penguatan Strategi Komunikasi dan Implementasi Kehumasan yang digelar di Jakarta. Menurutnya, target ambisius program MBG justru memunculkan “ternak-ternak yayasan” yang lebih berorientasi pada keuntungan ketimbang kualitas pelayanan.

“Target (MBG) sangat tinggi sekali, muncul lah ternak-ternak yayasan. Banyak orang memiliki lebih dari satu dapur,” ujar Nanik seperti dikutip dari keterangan pers resmi BGN, Sabtu (7/3/2026).

Fenomena “Pengusaha Berkedok Yayasan”

Nanik menjelaskan bahwa sebagian pengelola dapur lebih fokus pada hitung-hitungan untung-rugi. Akibatnya, fasilitas pendukung seperti kamar istirahat, pendingin ruangan (AC), dan penggantian peralatan rusak sering diabaikan karena dianggap tidak menguntungkan.

“Yang muncul adalah pengusaha-pengusaha berkedok yayasan, karena orientasinya bisnis tadi. Makanya, kamar pun enggak dipikirin, diminta AC susah, kalau peralatan rusak enggak mau ganti karena hitung-hitungannya bisnis,” tegasnya.

Program MBG sendiri merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memberikan makanan bergizi gratis kepada siswa, balita, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Program ini dirancang sebagai investasi sosial dan program kemanusiaan, bukan sebagai ladang bisnis.

Kontrak Hanya Satu Tahun, Bisa Diakhiri Sewaktu-waktu

BGN menegaskan bahwa kontrak kerja sama dengan setiap mitra atau yayasan hanya berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan berdasarkan hasil evaluasi. Nanik mengingatkan agar para pengelola tidak lupa dengan ketentuan ini.

“Mereka lupa, mereka hanya kontrak satu tahun yang bisa diperpanjang. Artinya, sewaktu-waktu kita bisa sudahi kerja sama dengan mereka,” katanya.

BGN juga akan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh mitra penyelenggara. Para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta menjalankan program sesuai pedoman teknis (juknis) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

“Kalian sebagai kepala SPPG berjalan lah di koridor yang benar. Jalankan juknis, jalankan SOP,” tegas Nanik.

Nuansa dan Implikasi Program MBG

Temuan ini menjadi pengingat penting bahwa meski program MBG sudah menjangkau jutaan penerima dan didukung ribuan SPPG di seluruh Indonesia, pengawasan ketat tetap diperlukan. Pendekatan BGN yang tegas ini sejalan dengan pesan Presiden Prabowo agar program tetap bersih dari praktik bisnis yang menyimpang.

Implikasi positif:

• Meningkatkan kualitas fasilitas dan standar pelayanan di seluruh dapur MBG.
• Menjaga kepercayaan publik bahwa dana negara benar-benar digunakan untuk kepentingan kemanusiaan.
• Mendorong mitra yang serius untuk lebih profesional dalam mengelola dapur.

Edge case yang perlu dicermati: Jika banyak kontrak dihentikan secara bersamaan, distribusi MBG di beberapa daerah bisa terganggu sementara. Namun BGN diyakini sudah memiliki mekanisme cadangan untuk memastikan program tetap berjalan tanpa mengorbankan mutu.

Sebaliknya, jika pengawasan berhasil, MBG akan semakin kuat sebagai program investasi generasi emas Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan.

“Kita akan luruskan lagi ke khitahnya bahwa MBG bukan bisnis, tapi MBG adalah program kemanusiaan, investasi sosial,” pungkas Nanik.