Jakarta – Center for Indonesian Strategic Action (CISA) curiga ada kepentingan pribadi atau bisnis di balik keputusan PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 unit pikap dan truk ringan dari India. Direktur Eksekutif CISA Herry Mendrofa menilai langkah ini patut dipertanyakan, karena seolah-olah Agrinas punya agenda lain selain mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Ya saya rasa (Agrinas) ada kepentingan lain, misalnya soal kemitraan dengan perusahaan dari India yang diduga lebih menguntungkan dari sisi bisnis pribadi,” kata Herry dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026). Ia menambahkan, keputusan Bos Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota untuk tetap jalan meski ada desakan pembatalan dari DPR dan Kadin, makin menimbulkan tanda tanya. “Publik wajar curiga karena ini eksekusi kebijakan yang terkesan asal-asalan,” ujarnya.
Proyek ini bernilai Rp 24,66 triliun, melibatkan 35.000 unit Mahindra Scorpio Pick Up, 35.000 unit Tata Yodha Pick-Up, dan 35.000 unit Tata Ultra T.7 Light Truck. Semua untuk operasional 70.000 Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. 1.000 unit pertama sudah tiba di Tanjung Priok, dan Agrinas klaim hemat hingga Rp 46,5 triliun dibanding harga e-catalog lokal.
Joao Angelo Bantah Ada Kepentingan Pribadi
Direktur Utama Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota langsung membantah tudingan itu. Dalam berbagai konferensi pers dan wawancara, ia tegas bilang pengadaan ini murni karena kebutuhan mendesak: produsen lokal tak sanggup suplai massal pikap 4×4 dengan harga kompetitif dan waktu cepat. “Kami sudah negosiasi dengan pabrikan dalam negeri, tapi tidak ada kesepakatan. India lebih murah, cocok untuk jalanan desa, dan bisa kirim cepat,” katanya di kantor Agrinas, Selasa (24/2/2026).
Joao juga bilang siap tanggung risiko kalau proyek dibatalkan, termasuk denda miliaran rupiah karena sudah bayar uang muka 30 persen. Ia tegaskan Agrinas taat perintah pemerintah dan bukan ada backing dari pejabat tertentu. Bahkan, ia bantah rumor dibekingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Kontroversi Makin Memanas
Polemik ini makin panas setelah DPR Komisi VI rencanakan panggil Agrinas untuk klarifikasi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad minta tunda impor sampai Presiden Prabowo pulang dari luar negeri. Kadin juga desak batalkan, karena bisa matikan industri otomotif lokal dan hilangkan lapangan kerja.
Beberapa pengamat bilang, meski jumlahnya kecil dibanding total kendaraan nasional, proyek ini rawan jadi contoh buruk kalau ada konflik kepentingan. DPR Herman Khaeron dari Komisi VI terkejut karena proyek ini tak pernah dibahas detail di DPR.
Hingga kini, belum ada keputusan resmi pembatalan. Agrinas tetap lanjut distribusi, tapi publik diimbau awasi transparansi dana dan manfaatnya buat petani desa. Kalau beneran efisien dan bantu Kopdes, bagus. Tapi kalau ada kepentingan tersembunyi, bisa jadi bom waktu buat program prioritas nasional ini.
