Jakarta – Anggota DPR RI dari Komisi X menilai penggunaan dana pendidikan untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan strategi cerdas dan layak diapresiasi. Pernyataan ini disampaikan dalam respons terhadap kritik PDIP yang menyebut anggaran MBG mengambil porsi dari dana pendidikan nasional.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Dede Yusuf, mengatakan bahwa alokasi Rp223,5 triliun untuk MBG dari total anggaran pendidikan Rp769 triliun dalam APBN 2026 justru memperkuat kualitas pendidikan secara holistik.
“MBG bukan sekadar program makan siang, tapi investasi langsung pada sumber daya manusia. Anak yang bergizi baik akan lebih fokus belajar, tingkat absensi turun, dan prestasi akademik naik. Jadi ini strategi cerdas yang seharusnya diapresiasi, bukan dikritik sebagai pemotongan dana pendidikan,” kata Dede Yusuf dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).
Menurutnya, pendidikan tidak hanya soal infrastruktur atau gaji guru, tapi juga gizi dan kesehatan siswa. “Kalau anak lapar atau gizinya kurang, bagaimana bisa konsentrasi belajar? MBG adalah pendekatan terintegrasi yang sudah terbukti sukses di negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan,” tambahnya.
Dede juga menepis anggapan bahwa dana pendidikan “dipotong” untuk MBG. Ia menjelaskan bahwa dalam lampiran UU APBN 2026, MBG memang masuk dalam klaster operasional penyelenggaraan pendidikan, sehingga tetap berada di bawah payung anggaran pendidikan mandatory 20 persen.
“Semua fraksi, termasuk PDIP, sudah setuju di Banggar dan paripurna. Jadi ini bukan pemotongan, tapi realokasi strategis untuk hasil yang lebih optimal,” tegasnya.
Latar Belakang Polemik
Polemik ini muncul setelah PDIP membeberkan dokumen resmi bahwa Rp223,5 triliun dari dana pendidikan dialokasikan untuk MBG. Fraksi PDIP menilai hal ini mengurangi porsi pendidikan murni, sementara Golkar dan fraksi pendukung pemerintah melihatnya sebagai langkah tepat untuk tekan stunting dan tingkatkan kualitas SDM.
Hingga kini, Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah belum memberikan tanggapan resmi atas pandangan DPR ini. Namun, program MBG tetap berjalan dengan anggaran Rp268 triliun tahun ini, meski sempat ada suspensi 47 SPPG karena masalah kualitas menu.
Masyarakat diimbau ikuti diskusi ini secara kritis, karena alokasi anggaran negara selalu jadi perhatian publik. Kalau MBG benar-benar efektif, ini bisa jadi legacy positif pemerintah. Tapi kalau ada penyimpangan, kritik tetap perlu.
