Golkar Sindir PDIP: Anggaran MBG Rp223,5 T Disepakati Bulat di Banggar & Paripurna, Termasuk Fraksi Kalian!

Jakarta – Fraksi Golkar DPR RI menanggapi kritik PDI Perjuangan (PDIP) soal sumber dana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Golkar, Yahya Zaini, menegaskan bahwa anggaran MBG disepakati bulat oleh semua fraksi, termasuk PDIP, baik di Badan Anggaran (Banggar) DPR maupun rapat paripurna yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang (UU) APBN 2026.

“Semua fraksi di DPR sepakat dengan anggaran MBG yang telah disepakati oleh Banggar dan disahkan dalam paripurna DPR sehingga menjadi UU APBN. Termasuk Fraksi PDIP tidak ada yang menolak waktu pembahasan di Banggar dan paripurna. Sehingga menjadi keputusan yang bulat,” kata Yahya dalam keterangannya, Kamis (27/2/2026).

Yahya menambahkan, Ketua DPR dan Ketua Banggar yang berasal dari PDIP juga setuju dengan alokasi tersebut. “Ketua DPR dari PDIP, Ketua Banggar juga dari PDIP. Mereka semua setuju dengan anggaran MBG,” tegasnya.

Menurutnya, Golkar secara institusi tidak terlibat dalam pengelolaan MBG karena bukan ranah partai politik. Pengelolaan program ini merupakan kerjasama antara badan hukum yayasan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dikerjakan oleh masyarakat. Namun, Golkar mendukung kesuksesan MBG, yang telah terbukti berhasil di negara lain seperti Jepang (137 tahun), Brazil (71 tahun), Korea Selatan (70 tahun), dan India (31 tahun) untuk menciptakan generasi emas.

PDIP: Anggaran MBG Ambil Porsi Pendidikan Pernyataan Golkar ini merespons kritik Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayanti, yang menyebut anggaran MBG mengambil porsi dari dana pendidikan nasional sebesar Rp769 triliun, dengan Rp223,5 triliun dialokasikan untuk MBG sesuai UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

“Itu juga secara jelas dinyatakan bahwa Rp769 triliun anggaran pendidikan itu di antaranya digunakan untuk MBG sebanyak sebesar Rp223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN,” ujar Esti.

PDIP khawatir program ini bisa menjadi ladang cari untung, meskipun anggaran disepakati di Banggar dan paripurna tanpa penolakan. Polemik ini menambah panas kontroversi MBG, yang juga dikritik soal pemborosan makanan terbuang dan kualitas menu.

Hingga kini, belum ada respons lanjutan dari PDIP atas balasan Golkar. Masyarakat diimbau cek dokumen resmi APBN untuk memahami alokasi dana secara transparan, agar tidak ada kesalahpahaman soal program prioritas nasional ini.