WAMENA— Anggota Komisi XIII DPR RI menemukan sekitar 600 ton bahan pangan masih tertahan di Jayapura dan belum terdistribusi ke Wamena, kondisi yang dinilai berdampak langsung terhadap ketersediaan stok kebutuhan pokok di ibu kota Provinsi Papua Pegunungan.

Temuan tersebut diperoleh saat kunjungan kerja dan inspeksi langsung ke gudang Perum Bulog Wamena, Kamis (30/4/2026).

Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan P. Mandenas, mengatakan kehadirannya di Wamena bertujuan meninjau langsung ketersediaan stok bahan pangan di gudang Bulog, mulai dari beras, minyak goreng, gula, hingga kebutuhan pokok lainnya.

Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan sekitar 600 ton bahan makanan masih tertahan di Jayapura dan belum dapat didistribusikan ke Wamena.

“Dengan kenaikan harga bahan bakar avtur, distribusi bahan pangan ke ibu kota Provinsi Papua Pegunungan, Wamena, saat ini sangat terdampak,” ungkapnya di Gudang Bulog Wamena.

Menurut Yan, kondisi tersebut harus segera ditangani agar tidak mengganggu pasokan kebutuhan pokok masyarakat di wilayah pegunungan yang sangat bergantung pada jalur distribusi udara.

Karena itu, ia meminta dukungan data dan kebutuhan riil dari Bulog Wamena agar DPR RI dapat mendorong solusi cepat, termasuk memastikan barang yang masuk sesuai dengan kuota yang dibutuhkan masyarakat.

“Jika kuota kurang, kami siap mendorong penambahan ke depan, sehingga kebutuhan Papua Pegunungan baik beras bantuan, beras komersial, maupun jatah ASN, TNI-Polri dapat terpenuhi dan dilayani oleh Bulog,” ujarnya.

Yan menegaskan, Papua Pegunungan sebagai wilayah 3T membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, sehingga kebijakan ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan membangun gudang besar, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan distribusi dan ketersediaan barang sampai ke masyarakat.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, mengakui bahwa Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama DPR RI turun langsung untuk melihat ketahanan stok sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan distribusi pangan yang dihadapi saat ini.

“Ini sangat penting untuk segera dipenuhi. Masyarakat di wilayah ini menghadapi berbagai persoalan, mulai dari inflasi, kondisi ekonomi, hingga potensi bencana alam. Karena itu, kebutuhan pokok tidak hanya untuk hari besar keagamaan, tetapi juga sebagai langkah antisipasi,” tutupnya.