Jakarta– Pemerintah Iran kembali menegaskan sikapnya bahwa sulit mengharapkan tercapainya kesepakatan damai komprehensif dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel dalam waktu dekat. Pernyataan ini disampaikan di tengah ketegangan berkelanjutan pasca-gencatan senjata sementara dan upaya mediasi yang belum membuahkan hasil konkret.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyatakan secara tegas bahwa ekspektasi untuk mencapai hasil cepat tidak realistis. “Mengharapkan mencapai hasil dalam waktu singkat, siapa pun mediatornya, menurut saya tidak terlalu realistis,” kata Baghaei pada Kamis malam (30/4/2026), seperti dikutip kantor berita resmi Iran, IRNA.
Pernyataan Baghaei ini merespons tekanan dari Presiden AS Donald Trump yang mendesak Iran segera menandatangani kesepakatan. Iran menilai tuntutan AS sering kali berlebihan, tidak realistis, dan tidak sejalan dengan kepentingan serta hak-hak sah Teheran, termasuk soal program nuklir, rudal, dan pengaruh regional.
Sebelumnya, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf juga menyatakan bahwa gencatan senjata dan negosiasi dengan AS untuk mengakhiri perang adalah hal yang “tidak masuk akal” (unreasonable), sambil menuduh Washington melanggar beberapa klausul kerangka kesepakatan.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi turut menekankan posisi Teheran melalui media sosial. Ia menegaskan bahwa syarat gencatan senjata AS-Iran jelas: Washington harus memilih antara gencatan senjata sejati atau melanjutkan perang melalui Israel.
Hubungan antara Iran, AS, dan Israel telah memasuki fase limbo “tidak perang, tidak damai” setelah beberapa ronde negosiasi di Pakistan yang gagal menghasilkan kesepakatan. Iran menolak proposal AS yang disebutnya “one-sided”, “excessive”, dan “unrealistic”, sementara Washington menuntut pembatasan ketat terhadap program nuklir dan rudal Iran serta pengaruh terhadap kelompok-kelompok sekutunya.
Iran bersikeras bahwa setiap kesepakatan harus menghormati hak-haknya, termasuk pengayaan uranium untuk tujuan damai, dan pencabutan sanksi. Teheran juga menegaskan kendali atas Selat Hormuz sebagai leverage strategis di tengah ancaman blokade dan potensi aksi militer lebih lanjut dari pihak AS-Israel.
Analis menilai kedua belah pihak sedang menguji ketahanan masing-masing. Iran tampak yakin dapat bertahan lebih lama, sementara AS di bawah Trump menghadapi tekanan domestik, termasuk tenggat waktu Kongres dan dampak ekonomi global dari gangguan pasokan minyak melalui Selat Hormuz.
Implikasi Regional dan Global
Kegagalan mencapai kesepakatan cepat berpotensi memperpanjang ketidakpastian di Timur Tengah. Uni Emirat Arab (UEA) bahkan telah meminta warganya segera meninggalkan Iran, Lebanon, dan Irak akibat situasi yang memburuk. Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan dampak serius terhadap ekonomi dunia jika jalur vital Selat Hormuz terus terganggu.
Meski demikian, pintu diplomasi masih terbuka. Iran menyatakan siap melanjutkan pembicaraan asal dilakukan dengan itikad baik dan tanpa tekanan atau ancaman militer.
