Jakarta, 23 Maret 2026 – Presiden Prabowo Subianto menegaskan secara tegas bahwa Indonesia belum pernah memberikan komitmen keuangan apapun, termasuk membayar iuran senilai 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp17 triliun, untuk menjadi anggota Board of Peace (BoP). Pernyataan ini langsung menepis berbagai desas-desus dan spekulasi publik yang beredar sejak Indonesia resmi bergabung dengan forum perdamaian inisiatif Presiden AS Donald Trump.

Prabowo menyampaikan klarifikasi tersebut saat berdiskusi dengan para jurnalis dan pakar di Hambalang, Bogor, yang videonya dirilis Sekretariat Presiden pada Ahad (22/3/2026). “Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar AS. Tidak pernah ada komitmen (untuk menyumbang iuran),” ujar Prabowo.

Hanya Kirim Pasukan, Bukan Uang

Prabowo menjelaskan bahwa komitmen Indonesia di BoP murni berupa kontribusi pasukan perdamaian. Indonesia siap mengirimkan 8.000 prajurit TNI ke Jalur Gaza melalui Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di bawah naungan BoP. “Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami mau ikut iuran US$ 1 miliar. Tidak ada komitmen sama sekali,” tegasnya.

Pernyataan ini muncul setelah Indonesia menghadiri pertemuan perdana BoP di Washington DC pada pertengahan Februari 2026. Saat itu, banyak pihak memahami bahwa keikutsertaan disertai kewajiban iuran besar. Prabowo menegaskan hal itu hanya rumor dan tidak pernah ada kesepakatan resmi.

Konteks Bergabung dengan BoP

BoP merupakan forum alternatif Dewan Keamanan PBB yang dibentuk Trump untuk mendorong stabilitas global dan rekonstruksi Gaza. Indonesia bergabung bersama delapankap “mau ikhtiar dulu” melalui BoP sebelum mempertimbangkan keluar.

Klarifikasi ini juga merespons tekanan publik yang  negara lain dengan semangat politik luar negeri bebas aktif dan dukungan terhadap Palestina. Sebelumnya, Prabowo juga menyatakan sisempat memuncak pasca-serangan AS-Israel terhadap Iran, di mana banyak pihak mendesak Indonesia mundur dari BoP. Dengan pernyataan ini, Prabowo ingin menenangkan masyarakat bahwa keikutsertaan tidak membebani anggaran negara.

Nuansa dan Implikasi Kebijakan

Pendekatan “tanpa komitmen finansial” ini mencerminkan pragmatisme Prabowo: Indonesia tetap berkontribusi secara konkret melalui pasukan, bukan uang tunai yang bisa membebani APBN. Hal ini sejalan dengan sikap hati-hati pemerintah terhadap isu BoP yang sebelumnya sempat memicu desakan mundur.

Implikasi positif:

  • Menjaga ruang diplomasi tanpa beban fiskal tambahan.
  • Memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang mengedepankan perdamaian tanpa terikat dana besar.
  • Memberi ruang bagi pemerintah untuk fokus pada kontribusi nyata seperti pengiriman pasukan TNI.

Edge case yang perlu dicermati: Jika BoP menuntut iuran di kemudian hari atau situasi Gaza semakin memburuk, tekanan domestik bisa kembali muncul dan memaksa evaluasi ulang. Sebaliknya, jika kontribusi pasukan membuahkan hasil (gencatan senjata atau rekonstruksi), posisi Indonesia di mata dunia internasional akan semakin kuat.

“Tidak ada komitmen (membayar) sama sekali,” pungkas Prabowo, menegaskan kembali posisi tegas pemerintah.

NusantaraNetwork.com akan terus mengupdate perkembangan posisi Indonesia di Board of Peace (BoP) serta klarifikasi terkait iuran dan kontribusi pasukan perdamaian. Pantau terus berita terkini seputar diplomasi dan politik luar negeri!