Ubedilah Badrun: Penolakan Talangan Utang Kereta Cepat Sinyal Tata Kelola Bermasalah

Jakarta, NusantaraNetwork.com-Aktivis sekaligus akademisi, Ubedilah Badrun, memberikan tanggapannya terhadap keputusan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menalangi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).

Menurut Ubedilah, penolakan ini bukan sekadar persoalan angka semata, melainkan sebuah sinyal kuat yang mengindikasikan adanya permasalahan dalam tata kelola proyek tersebut.

“Penolakan ini adalah lampu merah bagi tata kelola proyek Kereta Cepat. Ini bukan hanya soal kurangnya anggaran atau risiko finansial, tetapi lebih jauh lagi, ini mengindikasikan adanya perencanaan yang kurang matang, potensi inefisiensi, dan bahkan mungkin masalah transparansi,” ujar Ubedilah.

Ubedilah menambahkan, proyek-proyek infrastruktur strategis seperti Kereta Cepat seharusnya direncanakan dengan sangat cermat, melibatkan kajian mendalam, dan memastikan akuntabilitas yang tinggi. Menurutnya, ketika sebuah proyek besar menghadapi masalah keuangan hingga harus meminta talangan dari APBN, hal itu menunjukkan ada yang salah dalam proses perencanaan dan implementasinya.

“APBN adalah uang rakyat. Penggunaannya harus dipastikan untuk kepentingan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Jika proyek Kereta Cepat membutuhkan talangan, berarti ada beban tambahan bagi rakyat. Ini harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati,” tegasnya.

Ubedilah juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur. Ia mendorong agar pemerintah membuka informasi seluas-luasnya kepada publik mengenai rincian anggaran, kontrak, dan potensi risiko yang terkait dengan proyek Kereta Cepat.

“Transparansi adalah kunci untuk mencegah korupsi dan memastikan akuntabilitas. Publik berhak tahu bagaimana uang mereka digunakan, terutama dalam proyek-proyek besar seperti ini,” kata Ubedilah.

Lebih lanjut, Ubedilah menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek Kereta Cepat, termasuk meninjau kembali perencanaan, pelaksanaan, dan tata kelolanya. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan pihak independen dalam proses evaluasi ini untuk memastikan objektivitas dan kredibilitas.

“Evaluasi yang komprehensif sangat penting untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat. Jangan sampai proyek ini menjadi beban bagi negara dan masyarakat di masa depan,” pungkasnya.

Pandangan Ubedilah Badrun ini menambah daftar panjang kritik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini memang menuai kontroversi sejak awal, mulai dari masalah pembiayaan, dampak lingkungan, hingga potensi risiko finansial. Penolakan talangan APBN oleh Menteri Keuangan semakin memperkuat sorotan terhadap tata kelola proyek ini dan memicu pertanyaan tentang keberlanjutannya di masa depan.