Jakarta– Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026) untuk menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027.
Kegiatan ini menjadi tahap penting dalam proses penyusunan APBN 2027, di mana pemerintah dan legislatif akan membahas arah kebijakan ekonomi dan fiskal ke depan. Menurut rencana, penyampaian KEM-PPKF 2027 ini akan menjadi bahan pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR RI dalam menyusun RAPBN tahun depan.
Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menekankan pentingnya dokumen KEM-PPKF 2027 sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tekanan global. Puan juga mendorong penajaman belanja negara agar tetap efektif dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan, serta meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Arah Kebijakan Fiskal 2027
Pemerintah telah menyiapkan arah kebijakan fiskal 2027 yang selaras dengan visi Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tema yang diusung antara lain mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat.
Dokumen KEM-PPKF ini mencakup proyeksi ekonomi makro, seperti target pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta asumsi dasar lainnya, sekaligus pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan menjadi fondasi penyusunan RAPBN 2027. Pembahasan ini diharapkan dapat menghasilkan anggaran yang efisien, transparan, dan tepat sasaran sesuai prioritas pembangunan nasional.
Konteks Pembangunan Ekonomi Prabowo
Penyampaian KEM-PPKF 2027 ini merupakan kelanjutan komitmen pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan ekonomi yang tangguh. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menyampaikan berbagai target ambisius, termasuk cita-cita mencapai APBN tanpa defisit di masa mendatang serta penguatan berbagai sektor strategis seperti ketahanan pangan, energi, dan ekonomi.
Rapat Paripurna besok juga menjadi momentum bagi DPR RI untuk memberikan masukan konstruktif terhadap arah kebijakan yang diajukan pemerintah, sehingga APBN 2027 dapat benar-benar mendukung percepatan pembangunan inklusif dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.
