Jakarta-Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Danang Wicaksana , menegaskan pengawasan transportasi menjadi fokus utama Timwas DPR RI dalam pelaksanaan ibadah haji 2026. Pengawasan dilakukan mulai dari penerbangan jemaah menuju Arab Saudi, transportasi antarkota, hingga mobilitas jemaah pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Pernyataan tersebut disampaikan Danang saat keberangkatan Timwas Haji Tahap 1 Gelombang 2 di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Minggu (17/5/2026). Menurutnya, Timwas Haji DPR memberi perhatian serius terhadap seluruh rantai layanan transportasi jemaah selama penyelenggaraan ibadah haji.
“Bagi bagian kami yang di Komisi V DPR, memang fokus ke transportasi. Baik armada maskapai yang terbang ke Saudi sampai yang internal antarkota di sana,” ujar Danang.
Salah satu perhatian utama adalah pergerakan jemaah dari Madinah menuju Makkah yang dinilai rawan karena tingginya mobilitas jemaah dalam jumlah besar. Timwas Haji DPR juga menaruh perhatian khusus terhadap aspek keselamatan menyusul informasi kecelakaan bus yang sempat menimpa jemaah Indonesia beberapa waktu lalu.
Karena itu, Timwas Haji DPR ingin memastikan seluruh armada transportasi yang digunakan memenuhi standar keselamatan dan mampu memberikan pelayanan optimal bagi jemaah.
Selain transportasi antarkota, Timwas Haji DPR juga akan memeriksa operasional bus selawat di Kota Makkah yang menjadi moda transportasi utama penghubung hotel pemondokan dengan Masjidil Haram.
Danang menegaskan pengawasan paling ketat akan dilakukan saat fase puncak haji di Armuzna. Menurutnya, fase perpindahan jemaah dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina merupakan titik paling krusial karena jutaan jemaah bergerak hampir bersamaan dalam waktu terbatas.
“Karena padatnya, tiap-tiap kloter harus bergeser sesuai waktunya. Ini yang akan kita pastikan,” katanya.
Timwas Haji DPR juga akan mengevaluasi kemungkinan penerapan skema murur atau pengaturan perlintasan tertentu di Muzdalifah guna mengurangi kepadatan jemaah.
Selain itu, pengawasan turut difokuskan pada layanan bagi jemaah sakit dan lansia yang membutuhkan kendaraan serta pendampingan khusus selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
“Setiap jemaah haji Indonesia yang ada di sana harus bisa melaksanakan wukuf di Arafah serta rukun-rukun haji lainnya,” ujar danang.
Timwas Haji DPR berencana meminta penjelasan detail kepada pemerintah dan otoritas terkait di Arab Saudi mengenai skema kontingensi bagi jemaah sakit dan lansia agar seluruh jemaah tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.
Danang menegaskan keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari kelancaran ibadah, tetapi juga kemampuan pemerintah dalam menjamin keselamatan, kenyamanan, dan akses layanan bagi seluruh jemaah sejak keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.
“Yang jelas, kami ingin pemerintah melaksanakan kewajibannya kepada jemaah haji kita agar bisa menunaikan semua rukunnya,” pungkasnya.
