Jakarta– Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Ini merupakan pencapaian kesembilan kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2017.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP ini menjadi bukti konkret bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
“Pemerintah DKI Jakarta barusan mendapatkan dari BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP yang ke-9 kali berturut-turut. Dan ini menunjukkan bahwa konsistensi administrasi laporan keuangan yang ada di Pemerintah DKI Jakarta dari waktu ke waktu terjaga dengan baik,” ujar Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Pramono menegaskan bahwa perolehan WTP kesembilan ini patut disyukuri. Capaian ini mencerminkan komitmen bersama seluruh jajaran Pemprov DKI dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan yang baik. Namun, ia juga mengingatkan agar jangan berpuas diri.
“Kita telah mendengarkan penyampaian tentang laporan hasil pemeriksaan, alhamdulillah BPK RI kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian,” kata Pramono. Ia menambahkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik menjadi modal penting untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota yang maju, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Meski meraih WTP, BPK masih memberikan beberapa catatan dan rekomendasi. Pramono menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti semua rekomendasi tersebut. Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Pemprov DKI Jakarta saat ini mencapai sekitar 87 persen.
Capaian ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta. Pramono juga mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan stakeholder untuk terus menjaga integritas serta meningkatkan kualitas pelaporan keuangan ke depannya.
Dengan raihan WTP kesembilan berturut-turut, Pemprov DKI Jakarta semakin solid dalam membangun fondasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, sejalan dengan visi pembangunan Jakarta yang berkelanjutan.
