Etika Politik dan Chemistry Prabowo Jadi Penentu, Parpol Serahkan Pilihan Wapres Pengganti Gibran kepada Presiden

JAKARTA – Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka babak baru dalam dinamika politik nasional.

Perhatian publik kini tertuju pada Presiden Prabowo Subianto yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Di tengah proses tersebut, persoalan etika politik, kecocokan personal atau chemistry, serta kesamaan visi antara presiden dan calon wakil presiden menjadi sejumlah aspek yang diperkirakan akan mewarnai pembahasan suksesi di lingkungan pemerintahan dan partai politik.

Prabowo membutuhkan pendamping yang tidak hanya memenuhi persyaratan konstitusional, tetapi juga mampu membangun hubungan kerja yang solid dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebab, posisi wakil presiden bukan sekadar jabatan pendamping kepala negara, melainkan bagian penting dari kesinambungan kepemimpinan nasional.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Gibran secara resmi menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo dan pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Presiden menyatakan menerima keputusan tersebut dengan berat hati dan menghormati pilihan Gibran.

Situasi ini sekaligus menjadi ujian bagi Prabowo dalam menjaga stabilitas politik pemerintahan sekaligus memastikan proses pergantian wakil presiden berlangsung sesuai konstitusi.

Menanggapi fenomena tersebut, Pengamat politik menilai momentum pergantian wakil presiden harus menjadi kesempatan untuk memperkuat soliditas pemerintahan. Presiden perlu mempertimbangkan rekam jejak, kemampuan kepemimpinan, integritas, serta kecocokan dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh unsur pemerintahan.

Pengamat politik Herry menilai sikap sejumlah partai koalisi yang tidak memaksakan kadernya untuk menduduki posisi wakil presiden merupakan bentuk kedewasaan dalam berkoalisi.

“Saya rasa ini sikap jiwa besar yang lebih mengutamakan soliditas ketimbang ego sektoral untuk posisi tersebut. Maka bisa disebut sebagai fatsun dalam konteks koalisi,” kata Herry sebagaimana dikutip Bisnis Indonesia, Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, keputusan menyerahkan pengusulan kandidat kepada Prabowo dapat mencegah persaingan politik antarpihak pendukung pemerintah. Sebaliknya, jika masing-masing partai mengajukan kader sendiri, proses pengisian jabatan berpotensi memunculkan gesekan internal koalisi.

Pandangan senada disampaikan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Ia menilai Prabowo sebagai pemimpin koalisi pemerintahan memiliki posisi strategis dalam menentukan figur yang akan mendampinginya.

“Saya melihat sikap Partai ini positif. Mengapa? Karena Pak Prabowo merupakan ketua koalisi, komandan, sekaligus pemimpin koalisi. Tentu akan lebih baik ketika partai-partai koalisi, termasuk Golkar, menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Pak Prabowo,” kata Ujang.

Menurut Ujang, partai politik tetap dapat memberikan masukan, tetapi tidak perlu memaksakan kadernya untuk menduduki posisi wakil presiden.

Dari sisi hukum tata negara, Pakar Hukum Tata Negara Prof. Juanda mengingatkan bahwa kecocokan atau chemistry antara presiden dan wakil presiden harus berjalan beriringan dengan kompetensi dan kemampuan bekerja sama.

“Perlu memang wakil presiden yang mampu, minimal sejajarlah dengan Presiden. Ini momen yang sangat penting untuk mengelola negara bersama-sama wakil presiden nanti dibantu oleh kabinet, supaya efektif dan efisiennya benar-benar dirasakan oleh rakyat,” tegas Juanda.

Juanda juga menjelaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan wakil presiden harus mengikuti Pasal 8 UUD 1945 dan UU MD3.

Menurutnya, partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 memiliki ruang untuk mengusulkan kandidat, tetapi calon tersebut tidak harus merupakan kader internal partai pengusung.

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus pakar hukum tata negara Prof. Jimly Asshiddiqie menyoroti aspek kewenangan presiden dalam menentukan dua nama calon yang akan dibawa ke MPR.

“(Posisi wapres) itu harus segera diisi, dan MPR tentu sudah siap untuk menerima dua calon yang diajukan presiden. Tinggal presiden memilih dua nama. Masalahnya, asalnya dari mana?” kata Jimly.

Jimly berpandangan bahwa Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 tidak secara eksplisit mensyaratkan calon pengganti wakil presiden harus berasal dari partai politik pengusung. Ia juga menyoroti adanya perbedaan penafsiran antara ketentuan konstitusi dan penjelasan UU MD3 mengenai asal kandidat.

“Kalau ada dua ketentuan yang berbeda seperti itu, pegangannya ya Undang-Undang Dasar,” ujarnya.

Pandangan Jimly tersebut memperlihatkan bahwa ruang pertimbangan presiden dalam menentukan kandidat masih menjadi salah satu isu penting dalam proses suksesi kali ini.

Di lingkungan partai politik, sikap untuk menyerahkan keputusan kepada Prabowo mulai terlihat cukup jelas. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak akan mengajukan nama untuk mengisi posisi wakil presiden.

“Pertama, Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden,” kata AHY.

Sikap serupa ditunjukkan Partai Golkar. Ketua Fraksi Golkar MPR, Melchias Markus Mekeng, menyatakan partainya tidak akan memaksakan kader untuk masuk dalam bursa calon wakil presiden.

“Semua kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut,” kata Mekeng.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga memastikan partainya tidak mengajukan kader sendiri. Meski demikian, PAN menyampaikan harapan agar figur yang dipertimbangkan berasal dari Partai Gerindra.

“Tetapi catatan, kalau dari kader PAN tidak,” ujar Zulkifli.

Sementara itu, PKB termasuk partai koalisi yang menyatakan menyerahkan penentuan kandidat kepada Presiden. Sikap sejumlah partai tersebut memperlihatkan adanya ruang konsolidasi bagi Prabowo untuk menentukan arah pengisian jabatan wakil presiden tanpa harus berhadapan dengan kompetisi terbuka antarkader koalisi.

Meski demikian, istilah hak prerogatif presiden perlu dipahami secara tepat. Presiden memang memiliki kewenangan konstitusional mengusulkan dua nama calon wakil presiden, tetapi bukan berarti dapat menunjuk dan melantik penggantinya secara sepihak.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang dalam waktu paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menegaskan bahwa posisi wakil presiden tidak dapat diisi melalui penunjukan otomatis. Penggantinya harus dipilih melalui mekanisme pemilihan di MPR.

Dengan demikian, pengisian jabatan wakil presiden bukan hanya persoalan mencari figur yang memiliki kedekatan politik dengan Presiden Prabowo. Lebih dari itu, proses tersebut menyangkut etika berkoalisi, penghormatan terhadap konstitusi, dan tanggung jawab politik untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif.

Chemistry antara presiden dan wakil presiden memang penting. Namun, kecocokan personal tidak boleh mengalahkan kompetensi, integritas, serta kemampuan memahami persoalan bangsa.

Pada akhirnya, publik menunggu bagaimana Prabowo menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk mengusulkan dua figur yang tidak hanya mampu membangun hubungan kerja yang solid di Istana, tetapi juga menjalankan amanah kenegaraan dengan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok maupun partai politik.