Digeruduk Mahasiswa UGM, Nusron Wahid dan Budiman Sudjatmiko Gagal Tuntaskan Diskusi Pancasila

Acara yang berlangsung di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut menghadirkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Kehadiran trio pembantu presiden ini awalnya disambut antusias, namun situasi dengan cepat bergeser dari debat akademis yang sehat menjadi kericuhan yang tak terhindarkan.

Diskusi awalnya berjalan normal. Ketiga pejabat negara memaparkan bagaimana implementasi nilai Pancasila diejawantahkan dalam kebijakan agraria, ketahanan pangan, dan strategi pengentasan kemiskinan di era Prabowo.

Namun, memasuki sesi tanya jawab, atmosfer ruangan mulai memanas. Sejumlah perwakilan mahasiswa yang membawa spanduk tuntutan mulai merangsek ke bagian depan forum. Mereka mencecar para pemateri dengan kritik tajam terkait reforma agraria yang dinilai mandek, food estate yang dianggap gagal, hingga pragmatisme politik pasca-pemilu.

Situasi lepas kendali ketika sejumlah mahasiswa mencoba naik ke atas panggung untuk menyerahkan “raport merah” secara langsung. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan pihak keamanan internal (SKK UGM) serta pengawal protokoler kementerian tidak dapat dielakkan. Teriakan yel-yel mahasiswa bersahutan dengan instruksi panitia yang mencoba menenangkan massa. Akibat situasi yang dinilai tidak lagi kondusif, ketiga pejabat tersebut akhirnya dievakuasi keluar ruangan melalui pintu belakang demi alasan keamanan, menandai berakhirnya diskusi secara prematur.

Ditemui usai aksi, Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa UGM, Fajar Ramadhan, menegaskan bahwa aksi “penggerudukan” ini merupakan akumulasi dari keresahan akademis yang diabaikan.

“Kami datang bukan untuk merusak, tapi untuk menuntut kejujuran intelektual. Kampus adalah mimbar akademik, bukan panggung propaganda politik untuk menjustifikasi kebijakan yang mencekik rakyat. Kericuhan tadi terjadi karena ruang dialektika kami disumbat oleh ketatnya protokoler dan barikade keamanan,” ujar Fajar dengan nada tinggi.

Mahasiswa menilai, dialog kebangsaan ini hanya sekadar kosmetik politik tanpa ada ruang evaluasi yang riil atas kebijakan agraria Nusron Wahid atau program pengentasan kemiskinan Budiman Sudjatmiko yang mereka anggap belum menyentuh akar rumput.

Di sisi lain, ketiga pembantu presiden memberikan tanggapan yang cenderung tenang namun menyayangkan cara-cara kekerasan yang terjadi di dalam ruang akademik.

Dalam keterangan terpisahnya, Budiman Sudjatmiko menyatakan bahwa ia sangat menghargai idealisme mahasiswa, namun menyayangkan hilangnya substansi dialog akibat emosi.

“Saya ini mantan aktivis, saya paham betul darah muda mahasiswa. Tapi kampus harusnya jadi tempat bertarungnya ide, bukan fisik. Sangat disayangkan kita belum selesai membedah formula pengentasan kemiskinan, diskusinya sudah bubar karena pemaksaan kehendak,” kata Budiman.

Senada dengan Budiman, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa pemerintah tidak antikritik. “Kami datang ke UGM justru karena kami hormat pada nalar kritis kampus ini. Kalau mau debat data soal agraria, kami siap buka-bukaan. Tapi kalau formatnya berujung anarki dan pemaksaan opini, esensi Pancasila yang kita diskusikan justru luntur di tempat,” tutur Nusron.

Sementara itu, Wamentan Sudaryono memilih melihat peristiwa ini sebagai dinamika demokrasi yang karib dengan dunia kemahasiswaan, meski ia berharap ke depan forum-forum serupa bisa berjalan lebih tertib dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret.

Peristiwa 12 Juni ini menyisakan perdebatan sengit di lingkungan civitas akademika UGM sendiri. Sebagian pihak, termasuk beberapa dosen dan mahasiswa, menilai tindakan penggerudukan tersebut adalah bentuk hak menyatakan pendapat yang sah, mengingat sulitnya mengakses para pembuat kebijakan di ruang publik formal.

Namun, tidak sedikit pula yang mengecam kericuhan tersebut. Sejumlah mahasiswa yang hadir sebagai peserta diskusi mengaku kecewa karena kehilangan kesempatan untuk menggali argumen dari para menteri secara mendalam.

Hingga berita ini diturunkan, pihak rektorat UGM menyatakan akan melakukan evaluasi internal terkait standar pengamanan dan format penyelenggaraan diskusi publik yang menghadirkan pejabat negara, agar marwah akademik kampus tetap terjaga tanpa harus membungkam sikap kritis mahasiswa.