Jakarta-Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran memasuki babak baru. Jika sebelumnya konflik berpusat pada isu nuklir, sanksi ekonomi, hingga serangan militer terbatas, kini pertarungan bergeser ke titik paling strategis dalam geopolitik energi dunia, Selat Hormuz.
Jalur perairan sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab itu selama puluhan tahun dikenal sebagai “urat nadi” perdagangan energi global. Sekitar seperlima perdagangan minyak dan gas alam dunia melintasi kawasan tersebut setiap hari pada kondisi normal. Karena itu, siapa yang mampu mengendalikan Selat Hormuz bukan hanya memperoleh keuntungan militer, tetapi juga pengaruh ekonomi dan diplomatik yang sangat besar.
Iran Ubah Gencatan Senjata Menjadi Instrumen Politik
Di tengah gencatan senjata sementara yang seharusnya membuka ruang diplomasi, Iran justru memanfaatkan momentum untuk memperkuat posisi tawarnya.
Teheran mulai memberlakukan mekanisme pelayaran baru dengan mengharuskan kapal mengikuti jalur yang ditentukan otoritas Iran. Sejumlah kapal yang tidak mematuhi rute tersebut dilaporkan mendapat tembakan peringatan hingga serangan dari unsur Garda Revolusi Iran (IRGC). Langkah itu dipandang sebagai upaya membangun legitimasi bahwa Iran memiliki kewenangan praktis dalam mengatur lalu lintas internasional di Selat Hormuz.
Bagi Iran, kebijakan tersebut bukan semata soal keamanan. Lebih jauh, ini merupakan strategi untuk meningkatkan posisi tawar dalam negosiasi dengan Washington. Dengan menguasai jalur distribusi energi dunia, Iran berharap tekanan ekonomi akibat sanksi internasional dapat dikompensasi melalui kekuatan geopolitiknya. “Jika blokade tetap berlanjut, tidak akan ada minyak atau gas dari Timur Tengah yang akan keluar dari wilayah tersebut.” — Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Respons Amerika Serikat: Kebebasan Navigasi Tak Bisa Ditawar
Washington memandang tindakan Iran sebagai tantangan langsung terhadap prinsip freedom of navigation atau kebebasan pelayaran internasional.
Sebagai respons, Amerika Serikat kembali memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sembari memperkuat kehadiran militernya di kawasan Teluk Persia. Pemerintah AS menegaskan bahwa kapal-kapal menuju negara lain tetap berhak melintas Selat Hormuz tanpa harus tunduk pada aturan sepihak Iran.
Persaingan ini menunjukkan bahwa konflik telah bergeser dari sekadar konfrontasi militer menjadi perebutan legitimasi hukum internasional. Kedua negara sama-sama berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa merekalah yang memiliki otoritas paling kuat atas jalur laut strategis tersebut. “”Kami memberlakukan kembali blokade.” — Presiden Donald Trump.
Secara geografis, Selat Hormuz hanya memiliki lebar puluhan kilometer pada bagian tersempitnya. Namun nilai strategisnya jauh melampaui ukuran fisiknya.
Negara-negara produsen minyak utama seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak, hingga Qatar menggantungkan ekspor energi mereka pada jalur ini. Gangguan sekecil apa pun dapat langsung memengaruhi harga minyak dunia, premi asuransi kapal, hingga biaya logistik internasional.
Tidak mengherankan jika setiap peningkatan eskalasi di Selat Hormuz selalu diikuti lonjakan volatilitas pasar energi global. Perusahaan pelayaran bahkan mulai mengurangi frekuensi pelayaran akibat meningkatnya risiko keamanan.
Dari perspektif geopolitik, yang sedang diperebutkan bukan hanya kendali fisik atas Selat Hormuz.
Iran ingin mengubah posisinya dari negara yang selama ini ditekan sanksi menjadi aktor yang tidak bisa diabaikan dalam sistem keamanan kawasan. Dengan mengatur lalu lintas kapal, Iran berusaha menunjukkan bahwa stabilitas energi dunia bergantung pada keterlibatan Teheran.
Sebaliknya, Amerika Serikat berkepentingan mempertahankan tatanan maritim internasional yang selama beberapa dekade menjadi fondasi perdagangan global. Jika klaim sepihak Iran dibiarkan, preseden serupa berpotensi muncul di berbagai jalur strategis lain seperti Laut China Selatan, Bab el-Mandeb, maupun kawasan Arktik.
Pakar hukum laut menilai bahwa pemberlakuan aturan pelayaran secara sepihak di Selat Hormuz bertentangan dengan prinsip lintas damai (transit passage) dalam rezim hukum laut internasional. Walaupun terdapat perbedaan posisi hukum antara negara-negara terkait terhadap Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS), praktik internasional selama ini mengakui pentingnya kebebasan navigasi di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.
Persoalan ini bukan lagi sekadar sengketa bilateral antara Washington dan Teheran. Ia telah berkembang menjadi ujian terhadap efektivitas tata kelola maritim global.
Dampak Global Mulai Terasa
Ketidakpastian di Selat Hormuz mulai memengaruhi berbagai sektor.
Industri pelayaran menghadapi kenaikan biaya operasional akibat premi asuransi perang yang meningkat. Importir energi di Asia—termasuk Jepang, Korea Selatan, India, dan China—terus memantau perkembangan karena sebagian besar pasokan minyak mereka berasal dari Teluk Persia.
Sementara itu, negara-negara produsen minyak mulai mempertimbangkan jalur alternatif melalui jaringan pipa maupun pelabuhan di luar Selat Hormuz. Namun kapasitas alternatif tersebut belum mampu sepenuhnya menggantikan volume ekspor yang biasanya melintasi selat tersebut.
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa konflik AS-Iran telah memasuki fase baru: perebutan legitimasi atas jalur perdagangan energi dunia.
Selama Iran melihat Selat Hormuz sebagai alat tawar politik, dan Amerika Serikat menganggap kebebasan navigasi sebagai kepentingan strategisnya, potensi konfrontasi akan tetap tinggi. Bahkan ketika gencatan senjata diberlakukan, persaingan di laut tetap berlangsung melalui patroli militer, pengaturan jalur pelayaran, hingga tekanan diplomatik.
Bagi dunia internasional, stabilitas Selat Hormuz bukan hanya soal keamanan kawasan Timur Tengah. Jalur ini merupakan salah satu fondasi utama ekonomi global. Gangguan berkepanjangan akan berdampak pada harga energi, inflasi, rantai pasok internasional, hingga pertumbuhan ekonomi dunia.
Dengan demikian, Selat Hormuz hari ini bukan lagi sekadar selat yang menghubungkan dua perairan, melainkan panggung utama pertarungan geopolitik abad ke-21—tempat kekuatan militer, kepentingan ekonomi, hukum internasional, dan diplomasi saling berhadapan dalam satu ruang yang sempit, tetapi menentukan arah stabilitas global.
