JAKARTA — Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara pada 14 September 2026 membuka babak baru pengelolaan fiskal di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah tengah menghadapi kebutuhan menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), membiayai berbagai program prioritas, sekaligus mempertahankan kepercayaan pasar.

Presiden Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024–2029 melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Sebelumnya, Suahasil merupakan Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan kembali menduduki posisi tersebut pada pemerintahan Prabowo sejak 2024.

Pergantian tersebut menjadi perhatian karena Purbaya baru sekitar satu tahun memimpin Kementerian Keuangan setelah menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada September 2025.

Purbaya: Agresif Mendorong Pertumbuhan

Purbaya dikenal membawa pendekatan yang relatif agresif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selama menjabat, ia antara lain mendorong pemanfaatan instrumen fiskal dan keuangan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi serta membuka peluang pembiayaan proyek pembangunan.

Pada Mei 2026, misalnya, Purbaya membuka peluang agar International Financial Center (IFC) di Bali dapat menjadi sumber pembiayaan proyek Danantara maupun proyek swasta. Ia juga mendorong agar dana yang berada di kawasan tersebut dapat ditempatkan pada instrumen produktif, termasuk surat utang negara dan sektor riil.

Pada Agustus 2026, Purbaya juga menyampaikan bahwa Danantara diproyeksikan menyetorkan sekitar Rp120 triliun ke APBN 2026 sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya.)

Sisi positif pendekatan Purbaya adalah keberanian mengambil kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan, investasi dan pemanfaatan aset negara untuk menghasilkan nilai ekonomi. Pendekatan seperti ini relevan dengan ambisi pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperbesar kapasitas pembiayaan pembangunan.

Namun, tantangannya adalah kebutuhan menjaga batas yang jelas antara ekspansi fiskal, stabilitas moneter dan kredibilitas APBN. Reuters melaporkan bahwa selama masa Purbaya terdapat kekhawatiran investor terkait pelebaran defisit, tekanan terhadap rupiah serta sejumlah kebijakan yang dianggap meningkatkan ketidakpastian. Purbaya sendiri mengatakan ia kecewa dengan pergantiannya, tetapi mengakui sebagian telah mengantisipasi kemungkinan tersebut.

Penting dicatat, sejumlah analisis mengenai alasan pergantian Purbaya masih merupakan interpretasi. Pemerintah tidak secara terbuka menyampaikan satu alasan spesifik sebagai penyebab pemberhentiannya. Ekonom Josua Pardede, misalnya, menyebut pergantian tersebut lebih tepat dibaca sebagai kemungkinan penyetelan ulang pengelolaan fiskal daripada perubahan total arah ekonomi pemerintah.)

Suahasil: Kontinuitas dan Kredibilitas Fiskal

Berbeda dengan Purbaya yang datang dari Lembaga Penjamin Simpanan, Suahasil merupakan figur yang sangat dekat dengan birokrasi fiskal.

Suahasil pernah menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan kemudian Wakil Menteri Keuangan sejak 2019. Ia juga memiliki latar belakang akademik sebagai guru besar ekonomi. Rekam jejak tersebut membuatnya memiliki pengalaman panjang dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan fiskal.

Setelah dilantik, Suahasil langsung menegaskan mandat yang diberikan Presiden Prabowo: menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara.

Ia memastikan defisit APBN akan tetap dijaga di bawah 3 persen terhadap PDB, sekaligus memastikan APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah.)

Pendekatan ini memberikan penekanan lebih besar pada disiplin fiskal, kesinambungan kebijakan dan kredibilitas APBN.

Akan tetapi, posisi tersebut juga membawa tantangan. Suahasil harus memastikan disiplin anggaran tidak mengurangi kemampuan pemerintah membiayai program pembangunan, perlindungan sosial, investasi dan agenda pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo.

Dengan kata lain, persoalannya bukan sekadar menjaga defisit tetap rendah, tetapi bagaimana setiap rupiah belanja negara menghasilkan dampak ekonomi yang terukur.

Tabel tersebut bukan penilaian siapa yang lebih baik, melainkan menggambarkan perbedaan pengalaman dan pendekatan kebijakan yang terlihat dari rekam jejak dan pernyataan masing-masing.

Tantangan Pertama: APBN 2027

Suahasil tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan adaptasi. Pergantian terjadi ketika pemerintah dan DPR sedang berada dalam proses pembahasan RAPBN 2027.

Menurut analisis Guru Besar Ekonomi UMY Imamudin Yuliadi, perhatian pasar akan tertuju pada konsistensi kebijakan fiskal setelah pergantian menteri. Pasar, menurutnya, akan melihat apakah kebijakan sebelumnya dilanjutkan, dikoreksi atau diganti. Ini menjadi ujian penting bagi Suahasil.

Ia harus menerjemahkan target pertumbuhan tinggi pemerintah ke dalam APBN yang tetap kredibel. Di sisi lain, pemerintah membutuhkan ruang fiskal untuk membiayai berbagai program prioritas.

Bahkan saat ini DPR tengah membahas kemungkinan perubahan aturan batas defisit fiskal 3 persen PDB. Perdebatan tersebut memperlihatkan adanya tarik-menarik antara kebutuhan memperbesar ruang belanja untuk pembangunan dan kebutuhan mempertahankan disiplin fiskal.

Tantangan Kedua: Memulihkan Kepercayaan Pasar

Pergantian Menteri Keuangan yang cukup cepat membuat konsistensi kebijakan menjadi perhatian.

Suahasil memiliki modal berupa pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Namun, tantangannya adalah memastikan pengalaman tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat dipahami dan dipercaya oleh pasar, dunia usaha serta masyarakat.

Dalam konteks ini, komunikasi menjadi penting. Suahasil sendiri menekankan bahwa APBN bukan hanya harus sehat, tetapi juga kredibel dan dikomunikasikan secara konsisten kepada publik.)

Tantangan Ketiga: Pajak dan Penerimaan Negara

Pekerjaan lain yang tidak kalah berat adalah meningkatkan penerimaan tanpa menekan konsumsi dan investasi.

Salah satu contoh aktual adalah kebijakan pemungutan pajak transaksi e-commerce. Reuters melaporkan bahwa pemerintah berencana mulai memberlakukan pemungutan pajak transaksi e-commerce pada 1 Oktober 2026, setelah sebelumnya jadwal implementasi mengalami perubahan pada masa Purbaya. Suahasil harus menemukan keseimbangan antara memperluas basis penerimaan negara dan menjaga dunia usaha tetap tumbuh.

Tantangan Keempat: Program Prioritas Prabowo

Persoalan terbesar Suahasil pada akhirnya bukan hanya persoalan teknis APBN.

Ia harus mengelola titik temu antara ambisi pembangunan Presiden Prabowo dengan keterbatasan fiskal negara.

Pemerintah membutuhkan belanja besar untuk menjalankan berbagai program prioritas. Namun semakin besar belanja, semakin besar pula tuntutan agar sumber pendanaannya jelas, produktivitas belanja dapat diukur, dan risiko terhadap utang serta defisit tetap terkendali.

Karena itu, keberhasilan Suahasil akan sangat bergantung pada kemampuannya menjaga dua kepentingan sekaligus: APBN sebagai instrumen pertumbuhan dan APBN sebagai jangkar stabilitas ekonomi.

Bukan Sekadar Pergantian Nama

Pergantian Purbaya ke Suahasil pada akhirnya bukan hanya persoalan pergantian individu di kursi Menteri Keuangan.

Ini adalah perubahan kepemimpinan pada saat pemerintah sedang menentukan seberapa agresif APBN digunakan untuk mengejar pertumbuhan dan seberapa kuat disiplin fiskal dipertahankan.

Purbaya meninggalkan sejumlah agenda terkait pertumbuhan, investasi dan pemanfaatan sumber pembiayaan baru. Suahasil datang dengan mandat eksplisit menjaga kesehatan serta kredibilitas keuangan negara.)

Kini perhatian publik dan pasar tertuju pada bagaimana Suahasil mengelola APBN 2027, penerimaan negara, program prioritas pemerintah, hubungan fiskal-moneter dan kepercayaan investor.